Stafsus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra/Net
Apresiasi mundurnya Adamas Belva Syah Devara sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo datang dari Koordinator Milenial Rebahan Anti Baper dan Peduli Bangsa, Kharis Subarkha.
Kharis menuntut Stafsus Presiden yang lain, Andi Taufan Garuda secara ksatria harus mengikuti jejak Belva. Mundur dari jabatan sebagai Stafsus Presiden.
"Andi Taufan Garuda, pemilik PT Amartha yang juga Stafsus Presiden harus mundur dari jabatannya mencontoh Belva, rekannya di Stafsus sebelumnya," kata Kharis kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (21/4).
Desakan mundur kepada Andi Taufan oleh Kharis itu bukan tanpa sebab. Hal tersebut dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Andi Taufan sangat fatal karena berkirim surat ke camat seluruh Indonesia meminta dukungan relawan yang berasal dari perusahannya. .
"Maka sudah sewajibnya Andi Taufan harus mundur dari jabatannya. Bila tetap bertahan, publik dan kelompok milenial bisa saja selamanya akan menganggap dia sebagai contoh yang buruk dan tidak punya semangat negarawan," kritik Kharis tegas.
Sebelumnya, Kharis atas nama koordinator Milenial Rebahan Anti Baper dan Peduli Bangsa meminta agar Presiden Jokowi mencopot dan mengevaluasi seluruh Staf Khusus Presiden.
Itu disampaikan Kharis melalui petisi online yang ditandatangani empat ribu orang dalam waktu kurang lebih sepekan, http://chng.it/NnvqNnGr.
Dalam petisinya itu, Kharis juga menyampaikan tuntutan agar Preaiden mencopot Staf Khusus Presiden yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya atau melancarkan bisnis startupnya jika memang terbukti.
Petisi tersebut dilakukan karena saat itu surat dari salah satu Stafsus Presiden Andi Taufan Garuda Putra kepada camat-camat se-Indonesia tentang mencantumkan PT. Amartha Mikro Fintech menerima komitmen atas kerjasama viral.
Andi Taufan sendiri adalah adalah pendiri PT Amartha. Tak hanya itu, petisi tersebut dibuat karena sebelumnya viral tentang masuknya platform skill akademi Ruangguru pada kartu prakerja. Dimana anggaran kartu Prakerja untuk itu disiapkan sebesar Rp 5,6 triliun.
"Adanya potensi konflik kepentingan dan maladministrasi jelas terjadi pada apa yang dilakukan Andi Taufan Garuda," tuturnya.
