Presiden Jokowi bersama CEO Ruangguru Belva Devara/Net
Mundurnya Adamas Belva Syah Delvara sebagai Staf khusus (Stafsus) Presiden dinilai tidak otomatis menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada program Kartu Prakerja.
Awalnya, Bhima Yudhistira memberikan apresiasi atas mundurnya Belva dari jabatannya sebagai Stafsus Presiden. Langkah itu merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang milenial agar lebih fokus dalam menjalankan bisnis.
Bahkan, langkah itu juga dinilai sebagai pembelajaran agar milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan.
"Namun, permasalahan terkait Kartu Prakerja tidak serta merta tuntas dengan mundurnya Belva," ucap Bhima Yudhistira kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/4).
Karena kata Bhima, masih banyak hal yang menjadi masalah dari program yang dibanggakan oleh Presiden Joko Widodo itu.
"Pertama, masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum Peraturan teknis dikeluarkan Pemerintah," jelas Bhima.
Selain itu kata Bhima, Kartu Prakerja juga tidak menjawab persoalan krisis yang tengah dihadapi oleh rakyat Indonesia. Khususnya bagi rakyat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer atau BLT (Bantuan Langsung Tunai) dibandingkan dengan pelatihan online," kata Bhima.
Sehingga kata Bhima, Presiden Jokowi sebaiknya membatalkan pendaftaran Kartu Prakerja pada gelombang kedua untuk mencegah pemborosan anggaran serta mengalihkan anggaran tersebut.
"Mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid-19," terang Bhima.
Kemudian kata Bhima, Presiden Jokowi juga sebaiknya memberikan bantuan internet selama 3 hingga 5 bukan ke depan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dibanding memberikan pelatihan online.
"Sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya," pungkas Bhima.
