Berita

Ilustrasi KPK/Net

Politik

Saat Publik Menyorot Dugaan Konflik Kepentingan Pembantu Jokowi, KPK Di Mana?

SELASA, 21 APRIL 2020 | 19:16 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Belakangan ramai disorot publik terkait dugaan konflik kepentingan pembantu Presiden Joko Widodo di Istana. Sorotan itu terkait dua Staaf Khusus milenial Presiden.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri Cs diminta membuktikan janjinya yang sering menyampaikan akan bekerja maksimal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Direktur Pusat Pendidikan dan Kajian Anti Korupsi (Pusdak) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Fira Mubayyinah mengatakan, merespons indikasi dugaan konflik kepentingan di lingkaran Istana KPK harus melakukan aksi konkret.


Konflik kepentingan yang dimaksud Fira ialah Andi Taufan Garuda Putra yang sempat berkirim surat ke Camat meminta dukungan kerja relawan perusahaannya.

Selain itu Stafsus lainnya, Adamas Belva Syah Devara yang selaku CEO Ruangguru. Ruangguru mendapatkan proyek bombastis senilai Rp 5,6 Triliun sebagai mitra aplikator Kartu Prakerja.

Terbaru, Belva menyatakan mundur dari posisinya sebagai Stafsus Presiden.

"Dua stafsus (Belva dan Andi) sudah pernah melakukan tindakan yang membuat masyarakat 'teriak', entah karena tidak memahami konsep antikorupsi, konsep etika bernegara dan atau tata kelola bernegara yang baik," demikian kata Fira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/4).

Dalam situasi seperti saat ini, Kandidat Doktor hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini meminta KPK gerak cepat melakukan aksi konkret.

"KPK harus gerak cepat melakukan tindakan konkrit untuk melakukan upaya-upaya strategis menyelamatkan  potensi adanya penumpang gelap di area abu-abu," tegas Fira.

Fira menilai jika KPK tidak melakukan langkah konkret, publik tidak boleh disalahkan apabila mempersepsikan kepemimpinan lembaga antirasuah yang saat ini bekerja hanya sekadar ingin menikmati gaji sebagai pejabat tinggi negara.

"Jika KPK tidak segera melakukan kerja konkrit pencegahan seperti yang selalu dikatakan ke publik, saya jadi bertanya-tanya jangan-jangan  komisioner yang sekarang ini besar kemauan dan ingin mendapatkan gaji gede dari pada kemampuannya," pungkas Dosen Hukum Unusia ini.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Sidang Bluray Cargo Ungkap Kode-kode Suap untuk Kementerian/Lembaga

Selasa, 14 Juli 2026 | 21:58

Duel Raksasa Eropa Prancis Hadapi Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026

Selasa, 14 Juli 2026 | 21:37

Adian Napitupulu: Kehadiran Buku Anotasi KUHAP Penting bagi BAM DPR

Selasa, 14 Juli 2026 | 21:25

Pengacara Bantah Don Ritto Terlibat dalam Megakorupsi Bersama Febrie

Selasa, 14 Juli 2026 | 21:00

Harga Minyakita Masih di Atas HET, Kemendag Bakal Perketat Distribusi Lewat BUMN

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:45

Revisi UU Zakat, FOZ Dorong Skema Zakat sebagai Pengurang Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:37

Sinopsis Film Kung Fu Soccer, Comeback Stephen Chow Raup Rp1,3 Triliun dalam Dua Hari

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:33

Menag Ajak Alumni PTKIN Berkontribusi di Pemerintahan Prabowo

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:13

Ade Ginanjar Bela Bahlil: Polemik Batu Bara Jangan Digiring ke Ranah Politik

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:10

Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy A27 5G Indonesia, Segini Harganya

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:09

Selengkapnya