Berita

Ilustrasi KPK/Net

Politik

Saat Publik Menyorot Dugaan Konflik Kepentingan Pembantu Jokowi, KPK Di Mana?

SELASA, 21 APRIL 2020 | 19:16 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Belakangan ramai disorot publik terkait dugaan konflik kepentingan pembantu Presiden Joko Widodo di Istana. Sorotan itu terkait dua Staaf Khusus milenial Presiden.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri Cs diminta membuktikan janjinya yang sering menyampaikan akan bekerja maksimal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Direktur Pusat Pendidikan dan Kajian Anti Korupsi (Pusdak) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Fira Mubayyinah mengatakan, merespons indikasi dugaan konflik kepentingan di lingkaran Istana KPK harus melakukan aksi konkret.


Konflik kepentingan yang dimaksud Fira ialah Andi Taufan Garuda Putra yang sempat berkirim surat ke Camat meminta dukungan kerja relawan perusahaannya.

Selain itu Stafsus lainnya, Adamas Belva Syah Devara yang selaku CEO Ruangguru. Ruangguru mendapatkan proyek bombastis senilai Rp 5,6 Triliun sebagai mitra aplikator Kartu Prakerja.

Terbaru, Belva menyatakan mundur dari posisinya sebagai Stafsus Presiden.

"Dua stafsus (Belva dan Andi) sudah pernah melakukan tindakan yang membuat masyarakat 'teriak', entah karena tidak memahami konsep antikorupsi, konsep etika bernegara dan atau tata kelola bernegara yang baik," demikian kata Fira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/4).

Dalam situasi seperti saat ini, Kandidat Doktor hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini meminta KPK gerak cepat melakukan aksi konkret.

"KPK harus gerak cepat melakukan tindakan konkrit untuk melakukan upaya-upaya strategis menyelamatkan  potensi adanya penumpang gelap di area abu-abu," tegas Fira.

Fira menilai jika KPK tidak melakukan langkah konkret, publik tidak boleh disalahkan apabila mempersepsikan kepemimpinan lembaga antirasuah yang saat ini bekerja hanya sekadar ingin menikmati gaji sebagai pejabat tinggi negara.

"Jika KPK tidak segera melakukan kerja konkrit pencegahan seperti yang selalu dikatakan ke publik, saya jadi bertanya-tanya jangan-jangan  komisioner yang sekarang ini besar kemauan dan ingin mendapatkan gaji gede dari pada kemampuannya," pungkas Dosen Hukum Unusia ini.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya