Berita

Ilustrasi KPK/Net

Politik

Saat Publik Menyorot Dugaan Konflik Kepentingan Pembantu Jokowi, KPK Di Mana?

SELASA, 21 APRIL 2020 | 19:16 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Belakangan ramai disorot publik terkait dugaan konflik kepentingan pembantu Presiden Joko Widodo di Istana. Sorotan itu terkait dua Staaf Khusus milenial Presiden.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri Cs diminta membuktikan janjinya yang sering menyampaikan akan bekerja maksimal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Direktur Pusat Pendidikan dan Kajian Anti Korupsi (Pusdak) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Fira Mubayyinah mengatakan, merespons indikasi dugaan konflik kepentingan di lingkaran Istana KPK harus melakukan aksi konkret.


Konflik kepentingan yang dimaksud Fira ialah Andi Taufan Garuda Putra yang sempat berkirim surat ke Camat meminta dukungan kerja relawan perusahaannya.

Selain itu Stafsus lainnya, Adamas Belva Syah Devara yang selaku CEO Ruangguru. Ruangguru mendapatkan proyek bombastis senilai Rp 5,6 Triliun sebagai mitra aplikator Kartu Prakerja.

Terbaru, Belva menyatakan mundur dari posisinya sebagai Stafsus Presiden.

"Dua stafsus (Belva dan Andi) sudah pernah melakukan tindakan yang membuat masyarakat 'teriak', entah karena tidak memahami konsep antikorupsi, konsep etika bernegara dan atau tata kelola bernegara yang baik," demikian kata Fira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/4).

Dalam situasi seperti saat ini, Kandidat Doktor hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini meminta KPK gerak cepat melakukan aksi konkret.

"KPK harus gerak cepat melakukan tindakan konkrit untuk melakukan upaya-upaya strategis menyelamatkan  potensi adanya penumpang gelap di area abu-abu," tegas Fira.

Fira menilai jika KPK tidak melakukan langkah konkret, publik tidak boleh disalahkan apabila mempersepsikan kepemimpinan lembaga antirasuah yang saat ini bekerja hanya sekadar ingin menikmati gaji sebagai pejabat tinggi negara.

"Jika KPK tidak segera melakukan kerja konkrit pencegahan seperti yang selalu dikatakan ke publik, saya jadi bertanya-tanya jangan-jangan  komisioner yang sekarang ini besar kemauan dan ingin mendapatkan gaji gede dari pada kemampuannya," pungkas Dosen Hukum Unusia ini.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya