Berita

Ilustrasi KPK/Net

Politik

Saat Publik Menyorot Dugaan Konflik Kepentingan Pembantu Jokowi, KPK Di Mana?

SELASA, 21 APRIL 2020 | 19:16 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Belakangan ramai disorot publik terkait dugaan konflik kepentingan pembantu Presiden Joko Widodo di Istana. Sorotan itu terkait dua Staaf Khusus milenial Presiden.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri Cs diminta membuktikan janjinya yang sering menyampaikan akan bekerja maksimal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Direktur Pusat Pendidikan dan Kajian Anti Korupsi (Pusdak) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Fira Mubayyinah mengatakan, merespons indikasi dugaan konflik kepentingan di lingkaran Istana KPK harus melakukan aksi konkret.


Konflik kepentingan yang dimaksud Fira ialah Andi Taufan Garuda Putra yang sempat berkirim surat ke Camat meminta dukungan kerja relawan perusahaannya.

Selain itu Stafsus lainnya, Adamas Belva Syah Devara yang selaku CEO Ruangguru. Ruangguru mendapatkan proyek bombastis senilai Rp 5,6 Triliun sebagai mitra aplikator Kartu Prakerja.

Terbaru, Belva menyatakan mundur dari posisinya sebagai Stafsus Presiden.

"Dua stafsus (Belva dan Andi) sudah pernah melakukan tindakan yang membuat masyarakat 'teriak', entah karena tidak memahami konsep antikorupsi, konsep etika bernegara dan atau tata kelola bernegara yang baik," demikian kata Fira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/4).

Dalam situasi seperti saat ini, Kandidat Doktor hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini meminta KPK gerak cepat melakukan aksi konkret.

"KPK harus gerak cepat melakukan tindakan konkrit untuk melakukan upaya-upaya strategis menyelamatkan  potensi adanya penumpang gelap di area abu-abu," tegas Fira.

Fira menilai jika KPK tidak melakukan langkah konkret, publik tidak boleh disalahkan apabila mempersepsikan kepemimpinan lembaga antirasuah yang saat ini bekerja hanya sekadar ingin menikmati gaji sebagai pejabat tinggi negara.

"Jika KPK tidak segera melakukan kerja konkrit pencegahan seperti yang selalu dikatakan ke publik, saya jadi bertanya-tanya jangan-jangan  komisioner yang sekarang ini besar kemauan dan ingin mendapatkan gaji gede dari pada kemampuannya," pungkas Dosen Hukum Unusia ini.

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

ANTAM Salurkan Ratusan Hewan Kurban ke Berbagai Wilayah Operasional

Rabu, 27 Mei 2026 | 14:11

Purbaya Tak Tahu Menahu Anggaran Rp100 Miliar untuk Sapi Kurban Prabowo

Rabu, 27 Mei 2026 | 14:10

Matahari Tepat di Atas Ka’bah pada 27-28 Mei, Momen Cek Arah Kiblat

Rabu, 27 Mei 2026 | 14:02

Erdogan Serukan Solidaritas untuk Gaza dalam Pesan Iduladha 1447 H

Rabu, 27 Mei 2026 | 14:02

Menkes Ungkap Penyebab Kolesterol Naik Setelah Makan Daging Kambing

Rabu, 27 Mei 2026 | 13:57

Warga Pati Jadi Korban Penipuan Masuk Akpol Bayar Rp1,5 Miliar

Rabu, 27 Mei 2026 | 13:37

Politisi PDIP Minta Indonesia Serius Tangani Regulasi Soal AI

Rabu, 27 Mei 2026 | 13:25

Putusan MK Momentum Benahi Kaderisasi Politik Perempuan

Rabu, 27 Mei 2026 | 13:20

Bandar Sabu Ngamuk saat Ditangkap, Polisi Kena Tusuk

Rabu, 27 Mei 2026 | 13:15

Arus Kendaraan Melonjak Hampir 9 Persen, Jalur Trans Jawa-Bandung Paling Padat

Rabu, 27 Mei 2026 | 13:11

Selengkapnya