Natalius Pigai: Melarang Mudik Tanda Tak Mampu Mengatur Rakyat!

Keputusan Presiden Joko Widodo melarang kegiatan mudik lebaran (pulang kampung) di tengah wabah virus Covid-19 dikritisi oleh aktivis kemanusiaan Natalius Pigai.

Bagi Pigai, tradisi mudik menjelang hari raya umat Islam itu sudah melekat dan tidak bisa dipisahkan.

"Mudik itu tradisi yang inheren dalam religiusitas pribadi, seperti jenggot, serban, salib, sinterklas," kata Natalius Pigai di akun Twitternya, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan, negara tidak bisa melarang warganya untuk melakukan mudik. Alih-alih melarang, hal yang seharusnya dilakukan pemerintah, terlebih kepala negara adalah mengatur dan menata mengenai forum internum agama, mengingat agama merupakan hak individu.

"Tapi (Negara) baru boleh larang forum externum/interfaith yang membahayakan. Larang tanda tidak mampu mengatur rakyat," tandas mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Larangan mudik ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Bogor secara virtual hari ini. Bahkan Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan ada sanksi tegas kepada masyarakat yang nekat pulang kampung di tengah wabah Covid-19.

"Ada sanksi-sanksinya. Namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif mualai 7 Mei," kata Menteri Luhut.