Berita

Ketua Aliansi Anak Bangsa, Damai Hari Lubis/Net

Politik

Damai Hari Lubis: Harusnya Yang Dicopot Ahok, Bukan Refly Harun!

SENIN, 20 APRIL 2020 | 21:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perombakan di jajaran PT. Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) Persero dinilai janggal lantaran keputusan yang termaktub dalam SK Menteri BUMN, Erick Thohir Nomor: 123/MBU/04/2020 itu ada nama Refly Harun yang dicopot dari posisi komisaris.

Menurut Ketua Aliansi Anak Bangsa, Damai Hari Lubis, langkah tersebut menjadi tanda tanya lantara ada pejabat perusahaan BUMN lain yang lebih layak dicopot.

"Eh salah copot, mestinya Ahok (komisaris utama PT Pertamina). Selain terpapar korupsi, Ahok belum lama patut diduga melakukan nepotisme atas kebijakannya memberikan subsidi kepada pengemudi ojol (ojek online), oleh karena ditengarai perusahaan ojek online tersebut," tutur Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/4).


Damai menduga, pencopotan Refly Harun terjadi karena pakar hukum tata negara itu kurang mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Jokowi.

"Salah satu contohnya tidak mendukung Perppu 1/2020 atau terkait kebijakan yang diambil pemerintah pusat dalam mengatasi Covid-19," jelas tokoh alumni 212 itu.

Refly sendiri belakangan vokal terhadap kebijakan pemerintah. Selang dicopot dari jabatannya, melalui Twitter pribadinya, Refly mengungkapkan perasaannya.

"Terima kasih Rini Soemarno (mantan Menteri BUMN) yang sudah mengangkat saya, terima kasih Erick Thohir yang sudah memberhentikan,” begitu pesan Refly Harun dalam Twitter pribadinya hari ini.

Terpisah, Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan bahwa pencopotan Refly Haru dilakukan semata-mata untuk penyegaran di lingkungan BUMN.

"Bukan dipecat, tapi diganti. Ada beberapa komisaris yang diganti. (alasannya) Refreshing," ujar Arya Sinulingga saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya