Berita

Roy Suryo/Net

Politik

Perusahaan Anak Buah Jokowi Dapat Proyek Triliunan, Roy Suryo: Berbisnis Di Tengah Bencana Itu Memalukan!

SENIN, 20 APRIL 2020 | 19:19 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengkritik keras terkait biaya pelatihan sebesar Rp 1 Juta yang dibebankan kepada penerima Kartu Prakerja. Menurutnya, langkah pemerintah itu sangat memalukan karena berbisnis di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).

“Tweeps, saya tambahin, bukan hanya "terlalu besar" tetapi ini sebenarnya mubazir, unfaedah & terindikasi hanya ditumpangi proyek dari oknum-oknum yang cari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat,” tulis Roy melalui akun Twitternya @KMRTRoySuryo2, Senin (20/4).

Padahal, sambung dia, di era kemajuan teknologi pelatihan-pelatihan berbasis online sudah banyak bertebaran dan dapat dipelajari sendiri tanpa biaya alias gratis. Menurut mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, anggaran pelatihan yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 5,6 triliun sebaiknya diperuntukan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Di era teknologi komunikasi sekarang, pelatihan-pelatihan online semacam ini tidak perlu bayar dan bisa dipelajari sendiri, sangat mudah tutorialnya. Memangnya masih zaman seperti “kursus komputer WS-Lotus-dBase" jaman DOS?. Ini pembodohan masyarakat yang dipertontonkan,” sindir Roy.

Kemudian Roy mengingatkan dan menyindir kepada para Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo yang masih berpikiran bermain proyek pelatihan online disaat presiden Joko Widodo yang sudah berbicara soal Elon Musk, Mobil Listrik Tesla, HyperLoop, SpaceX dan sebagainya

“Lha kok mereka masih mikir bikin proyek "Pelatihan Online". Sekali lagi memalukan, berbisnis di tengah bencana,” jelas Roy.

Sebelumnya, Ruangguru ditunjuk pemerintah sebagai aplikator Kartu Prakerja yang merupakan program dari Kemenko Perekonomian dengan nilai proyek sebesar Rp 5,6 triliun.

Proyek yang diterima perusahaan milik Staf Khusus Presiden Jokowi Adamas Belva Syah Devara menjadi polemik. Alasannya adalah diduga pemberian proyek itu bernuansa nepotisme dan melanggar hukum.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

UPDATE

Menag Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi

Selasa, 07 Mei 2024 | 02:05

Baru Kantongi 100 Ribu KTP, Noer Fajriensyah Ngebet Maju Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 02:02

Politikus Perempuan di DPR Diprediksi Bertambah 10 Orang

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:29

PDIP Tancap Gas Godok Nama-Nama Calon di Pilkada 2024

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:26

Pemprov DKI Tak Serius Sediakan TPU di Kepulauan Seribu

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:00

Subholding Pelindo Siap Kelola Area Pengembangan I Bali Maritime Tourism Hub

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:40

Ridwan Kamil-Bima Arya Berpeluang Dipromosikan 3 Parpol Besar di Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:32

DPRD DKI Terus Dorong Program Sekolah Gratis Direalisasikan

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:24

Buku "Peta Jalan Petani Cerdas" Panduan Petani Sukses Dunia Akhirat

Senin, 06 Mei 2024 | 23:59

Popularitas Jokowi dan Gibran Tetap Tinggi Tanpa PDIP

Senin, 06 Mei 2024 | 23:11

Selengkapnya