Tidak Diberikan Kewenangan Penuh Oleh Pusat, Alasan PSBB Jakarta Belum Efektif

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta telah memasuki hari ke-11 sejak diterapkan pada Jumat lalu (10/4). Kendati demikian, belum banyak perubahan yang berarti selama PSBB diberlakukan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, menyarankan kepada Pemprov DKI untuk mengevaluasi secara menyeluruh terkait pekerjaan yang telah dilakukan.

"Saya sarankan dievaluasi secara menyeluruh dan kemudian diambil langkah-langkah yang lebih konkret lagi untuk mengatasi darurat Covid-19 ini," ujar Suhaimi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/4).

Menurut Suhaimi, PSBB yang belum sepenuhnya berjalan efektif dan jumlah pasien Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, salah satu faktornya karena DKI Jakarta tidak diberikan kewenangan penuh oleh Pemerintah Pusat untuk menangani pandemik ini.

"Andaikan saja DKI Jakarta diberikan kewenangan (penuh) untuk mengatasi, kelihatannya akan lebih maksimal. Tapi kalau kewenangan yang diberikan  setengah-setengah, hasilnya akan setengah-setengah juga," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu turut menyoroti usulan penghentian operasional Kereta Rel Listrik (KRL) yang ditolak Pemerintah Pusat. Menurutnya usulan penghentian pengoperasian KRL itu bedasarkan rekomendasi dari ahli.

"Kalau ahlinya sudah merekomendasikan KRL harus berhenti, kemudian kerumunan massa harus ditiadakan, pergerakan masyarakat yang sifatnya keramaian harus diberhentikan, masjid untuk shalat Jumat harus diberhentikan, ya itu harus dijalankan supaya efektif langkah-langkahnya," tegasnya.

"Jika ambil keputusan dengan ragu-ragu hasilnya juga akan ragu-ragu. Kalau setengah-setengah nanti hasilnya juga setengah-setengah," pungkas Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta.