Presiden Joko Widodo memegang Kartu Prakerja/Net
Kartu Prakerja masih memicu polemik di berbagai pihak. Mulai dari skema bantuannya hingga persoalan mengenai vendor penyelenggara pelatihan.
Terkait skema bantuan Kartu Prakerja, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta pemerintah untuk meninjau kembali hal tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.
CORE mengatakan, program Kartu Prakerja dapat digunakan sebagai basis untuk membenahi data pengangguran yang dapat menjadi basis kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, seperti memberikan unemployment benefit untuk mendapatkan pekerjaan.
Namun, di tengah pandemik Covid-19 saat ini, pemerintah perlu menyesuaikan skema bantuan tersebut dengan memprioritaskan pengangguran yang tidak mampu, khususnya yang terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Dengan begitu, skema paket pelatihan senilai Rp 1 juta yang mengalir kepada penyelenggara pelatihan yang satu paket dengan insentif pelatihan dan biaya survei masing-masing Rp 600 ribu dan Rp150 ribu, menurut CORE perlu untuk ditinjau ulang.
"Alasannya, peningkatan jumlah pengangguran saat ini terjadi akibat turunnya permintaan tenaga kerja karena perlambatan ekonomi (demand shock), dan bukan akibat persoalan kualitas supply tenaga kerja sehingga membutuhkan peningkatan skill," ujar CORE dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (20/4).
Hal tersebut sangatlah penting, mengingat sasaran Kartu Prakerja adalah 5,6 juta orang yang menganggur atau setara dengan 80 persen angka pengangguran di Indonesia berdasarkan data pada Agustus 2019.
