Jumlah pengangguran di Indonesia diprediksi akan melonjak seiring dengan meluasnya penyebaran virus corona aru (Covid-19) yang membuat berbagai sektor industri mandet.
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia bahkan memprediksi, jumlah pengangguran terbuka secara nasional bisa meningkat hingga 4,25 juta orang untuk skenario ringan, 6,68 juta orang untuk skenario sedang, dan 9,35 juta orang untuk skenario berat.
Guna meminimalisir mimpi buruk tersebut terjadi, CORE Indonesia membuat rekomendasi untuk pemerintah di mana mereka harus mengoptimalkan intervensi di tengah krisis yang melanda seperti saat ini.
"Di saat konsumsi swasta, investasi, dan ekspor anjlok, belanja pemerintah saat ini menjadi faktor utama yang dapat mendorong pergerakan ekonomi riil," ujar CORE Indonesia dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (20/4).
"Semakin besar intervensi pemerintah, maka tekanan ekonomi akibat pandemik Covid-19 dapat diminimalkan," lanjutnya.
Selain memberikan Bantuan Sosial Khusus, menambah jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH), menambah jumlah penerima kartu sembako, menambah alokasi kartu prakerja, hingga menggratiskan listrik, ada beberapa hal lainnya yang harus diperhatikan pemerintah.
"Pertama, mempercepat distribusi bantuan sosial dan secara simultan melengkapi data penerima dengan memadukan data pemerintah dan data masyarakat," ujar CORE menggarisbawahi.
Selanjutnya adalah mengintegrasikan data pengangguran dan penerima bantuan sosial yang selama ini dimiliki dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
Lalu, menyesuaikan skema bantuan Kartu Prakerja dengan memprioritaskan pengangguran yang tidak mampu, khususnya yang terkena dampak Covid-19 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
"Paket pelatihan senilai satu juta rupiah yang mengalir kepada penyelenggara pelatihan yang satu paket dengan insentif pelatihan dan biaya survei masing-masing Rp 600 ribu dan Rp150 ribu, perlu ditinjau ulang pada masa pandemi ini. Alasannya, peningkatan jumlah pengangguran saat ini terjadi akibat turunnya permintaan tenaga kerja karena perlambatan ekonomi (demand shock), dan bukan akibat persoalan kualitas supply tenaga kerja sehingga membutuhkan peningkatan skill," tambah CORE.
Selain itu, pemerintah harus mendorong dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif-alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan PHK.
Dan terkahir, mengoptimalkan bantuan sosial yang berdampak lebih besar terhadap ekonomi masyarakat. Di mana selain memberikan bantuan dalam bentuk barang bagi yang terdampak PSBB, bantuan sosial dalam bentuk uang juga diperlukan. Dengan catatan penyalurannya lebih efisien, seperti melalui bank atau non-bank.
