Angkatan kerja Indonesia/Net
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memprediksi akan terjadi lonjakan jumlah pengangguran dalam skala besar yang disebabkan oleh pandemik virus corona baru (Covid-19).
Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin merebak di berbagai sektor industri akibat adanya penghentian operasi karena pandemik.
"Jika pandemik ini berlangsung lebih lama, CORE Indonesia mengingatkan akan potensi lonjakan jumlah pengangguran yang sangat tinggi dalam tahun ini," tulis CORE dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (20/4).
Berdasarkan data, pada Agustus 2019, jumlah pengangguran terbuka tercatat 7,05 juta orang atau 5,28 persen dari total angkatan kerja. Angka tersebut belum termasuk yang setengah menganggur (8,14 juta) dan pekerja paruh waktu (28,41 juta).
Selain PHK yang mempengaruhi sektor formal, pandemik juga mengguncang sektor bisnis informal yang lebih rapuh dan dengan jumlah pekerja yang lebih banyak. Di Indonesia sendiri, jumlah pekerja informal mencapai 71,7 juta atau 56,7 persen dari total tenaga kerja.
Jika menggunakan tiga jenis skenario, CORE memprediksi akan terjadi penambahan pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4,25 juta untuk skenario ringan, 6,68 juta untuk skenario sedang, dan 9,35 juta untuk skenario berat.
"Penembahan jumlah pengangguran terbuka terjadi terutama di Pulau Jawa, yaitu mencapai 3,4 juta dengan skenario ringan, 5,06 juta dengan skenario sedang, dan 6,94 juta dengan skenario berat," tambah CORE.
"Tingkat pengangguran terbuka secara nasional pada triwulan II 2020 diperkirakan mencapai 8,2 persen dengan skenario ringan, 9,79 persen dengan skenario sedang dan 11,47 persen dengan skenario berat," lanjutnya.
Ada pun tiga skenario tersebut di antaranya, skenario ringan jika penyebaran Covid-19 semakin luas pada Mei 2020, namun tidak memburuk hingga kebijakan PSBB hanya diterapkan di wilayah tertentu di Pulau Jawa dan satu atau dua kota di luar Pulau Jawa.
Skenario sedang jika penyebaran Covid-19 semakin luas dan kebijakan PSBB diberlakukan di banyak wilayah di Pulau Jawa dan beberapa kota di luar Pulau Jawa.
Sedangkan skenario berat jika penyebaran Covid-19 tidak terbendung dan kebijakan PSBB diberlakukan secara luas di dalam atau luar Pulau Jawa dengan standar ketat.
