Pelatihan online dari kartu prakerja dianggap tidak berguna lantaran rakyat bisa mengakses sendiri di media sosial. Bahkan, materinya bisa dipilih yang lebih kreatif.
Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, negara sia-sia mengeluarkan uang triliunan rupiah hanya untuk konten yang sudah banyak tersebar di media sosial dalam pelatihan online kartu prakerja.
"Kalau kontennya seperti itu untuk apa negara keluarkan triliunan rupiah di tengah mewabahnya Covid-19. Ini negara salah arah, kalau kontennya seperti itu, rakyat tidak perlu, mereka sudah kreatif sudah banyak dan lebih bagus yang tersebar di Youtube," ucap Saiful Anam kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/4).
Seharusnya, kata Saiful, negara lebih baik mengurus warganya yang terdampak Covid-19 dibanding mengurusi hal yang tidak perlu seperti pelatihan online bagi penerima kartu prakerja.
"Dan yang paling menggelikan konten ini idenya siapa? Apakah ide Stafsus millenial atau siapa? Saya kira ide tersebut tentu tidak kreatif, tidak cerdas dan cendrung pemborosan keuangan negara," tegas Saiful.
Bahkan, kata dia, pihak di lingkungan istana seharusnya lebih peka terhadap apa yang diharapkan rakyat yang tengah kesulitan di saat pandemik Covid-19 ini.
"Justru pemborosan itu datangnya dilingkungan istana, mestinya lebih peka lagi dari harapan publik ditengah sulitnya perekonomian bangsa. Kalau konsepnya hanya seperti itu, tidak usah stafsus millenial, pemborosan uang negara, lebih baik untuk rakyat yang membutuhkan. Pada akhirnya solusinya utang," pungkasnya.
Diketahui, penerima kartu prakerja akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3,55 juta yang terdiri dari Rp 1 juta untuk biaya pelatihan dari delapan perusahaan mitra kartu prakerja, insentif usai pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan dan akan diberikan selama empat bulan sehingga total Rp 2,4 juta dan insentif survei keberkerjaan sebesar Rp 50 ribu per survei dan ada tiga survei sehingga totalnya Rp 150 ribu.
