Berita

Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno/Net

Politik

PAN Usul Pemerintah Bantu Bayar Gaji Pekerja Untuk Cegah PHK Massal

JUMAT, 17 APRIL 2020 | 13:48 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Amanat Nasional (PAN) mengimbau pemerintah mengambil langkah cepat untuk mencegah PHK massal dan menyelamatkan perekonomian nasional

Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno mengusulkan model dukungan gaji atau income support yang bisa diterapkan sebagai upaya mencegah gelombang PHK.

Eddy menjelaskan dukungan gaji dari negara itu adalah kebijakan pemerintah untuk membantu pembayaran sebagian gaji karyawan dan mencegah terjadinya PHK.


"Kebijakan ini memang tidak lazim, namun kondisi perekonomian dunia juga dilanda krisis global, sehingga negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Amerika Serikat menerapkan kebijakan income support ini," kata Eddy di diskusi virtual Media Center DPP PAN, Jum'at, (17/4)

Eddy berpandangan bahwa kenaikan angka PHK sangat cepat. Bahkan, gelombang PHK terjadi di sektor formal maupun informal yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.

"Dampak PHK menimbulkan masalah sosial dan membebani APBN, belum lagi arus pekerja yang kembali ke kampung halaman akan menjadi tambahan beban bagi daerah," jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR ini

Dia menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat seperti belakangan ini, keputusan yang cepat dan tepat sasaran ditunggu oleh dunia usaha, baik sektor industri maupun UMKM.

"Pernyataan Menaker bahwa sudah ada 1,5 juta pekerja yang dirumahkan dan 10 persen di antaranya terkena PHK adalah fakta yang sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

Eddy meminta pemerintah tidak terlambat mengambil kebijakan mencegah gelombang PHK. Pasalnya, jika PHK terus terjadi maka goncangan ekonomi nasional akan semakin kencang.

“Jangan sampai kita terlambat dan salah menentukan kebijakan, karena kegagalan menangani gelombang PHK akan mengakibatkan dunia usaha pailit dan naiknya kredit macet di bank," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Di Simpang Dunia

Jumat, 24 April 2026 | 06:10

Kisah Karim dan Edoh: Tukang Bubur Naik Haji Asal Tasikmalaya

Jumat, 24 April 2026 | 06:01

Gurita Keluarga Mas’ud Menguasai Kaltim

Jumat, 24 April 2026 | 05:33

Pramono Bidik Kerja Sama TOD dengan Shenzhen Metro

Jumat, 24 April 2026 | 05:14

Calon Jemaah Haji Asal Lahat Batal Terbang Gegara Hamil

Jumat, 24 April 2026 | 05:11

BEM KSI Serukan Perdamaian Dunia di Paskah Nasional 2025

Jumat, 24 April 2026 | 04:22

JK Tak Mudah Hadapi Jokowi

Jumat, 24 April 2026 | 04:10

Robig Penembak Gama Ketahuan Edarkan Narkoba di Lapas Semarang

Jumat, 24 April 2026 | 04:06

Ray Rangkuti Tafsirkan Pasal 8 UUD 1945 terkait Seruan Makar Saiful Mujani

Jumat, 24 April 2026 | 03:33

Setelah Asep Kuswanto Tersangka

Jumat, 24 April 2026 | 03:24

Selengkapnya