Gugatan permohonan pengujian Perppu 1/2020 yang diajukan kelompok masyarakat yang tergabung dari Koalisi Masyarakat Peduli Kedaulatan (KMPK) harus didukung rakyat Indonesia.
Perppu 1/2020 adalah tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemik Covid-19.
Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, secara konstitusi masyarakat memiliki hak untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk menguji Perppu Covid-19.
"Menurut saya bagus para pemohon uji materi Perppu 1/2020 tersebut. Secara konstitusional masyarakat atau organisasi masyarakat memiliki hak untuk melakukan uji materi ke MK," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/4).
Objek pengujian Perppu Covid-19 sangat menarik, lantaran argumentasi yang dibangun oleh pemerintah tidak memiliki dasar konstitusional.
"Selain itu pula melalui perppu tersebut, pemerintah seakan ingin melegitimasi Covid-19 sebagai akar masalah dari kegagalan bangunan ekonomi Indonesia, sehingga seolah ingin lepas dan cuci tangan atas keseluruhan problem ekonomi yang selama ini telah dijalankan," jelas Saiful.
Dengan demikian, Saiful berharap MK dapat responsif atas apa yang diresahkan masyarakat Indonesia yang diwakili tokoh yang tergabung dalam KMPK.
"Saya mengapresiasi uji materi ini, dan MK harus responsif terhadap argumentasi yang dibangun oleh pemohon," tutupnya.
Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Kedaulatan (KMPK) telah mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan sejumlah pasal dalam Perppu 1/2020 Covid-19. Permohonan tersebut telah resmi didaftarkan pada 15 April 2020.
Puluhan pemohon judicial review Perppu 1/2020 berasal dari berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan amanat konstitusi.
Mereka antara lain adalah Prof. M. Din Syamsuddin, Prof. Sri Edi Swasono, Prof. M. Amien Rais, Marwan Batubara, M. Hatta Taliwang, KH. Agus Solachul Alam (Gus Aam), MS Kaban, Ahmad Redi, Abdullah Hehamahua, Adhie M. Massardi, Indra Wardhana, Darmayanto, Roosalina Berlian, dan sejumlah tokoh dan aktivis yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Adapun para advokat dan konsultan hukum yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 April 2020 akan bertindak untuk dan atas nama para pemohon antara lain adalah Prof. Syaiful Bakhri, Prof. Zainal Arifin Hoesein, Ibnu Sina Chandranegara, Ahmad Yani, Dwi Purti Cahyawati, Noor Asyari, Dewi Anggraini, dan lain-lain.
