Saran PP Muhammadiyah Terkait Seratusan Jamaah Tabligh Yang Tertahan Di India

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berharap pemerintah Indonesia tetap mengedepankan protokol kesehatan jika ingin memulangkan warga negara Indonesia (WNI) anggota jamaah tabligh yang tertahan di India.

Negara mesti menjamin dan memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur oleh konstitusi. Termasuk melindungi WNI yang masih berada di India lantaran terdampak kebijakan lockdown pemerintah setempat.

"Dalam hal WNI di luar negeri, pemerintah tetap berkewajiban melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut dengan mengikuti ketentuan hukum internasional dan hukum serta kebijakan yang berlaku di negara yang bersangkutan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (16/4).

Menurut dia, pemerintah bisa memilih dua opsi yakni apakah akan memulangkan WNI jamaah tabligh itu ke Tanah Air dengan protokol kesehatan yang ketat. Atau sebaliknya, tidak memulangkan WNI tersebut dengan catatan harus memberikan perlindungan maksimal.

Sebab bagaimana pun, WNI jamaah tabligh yang tertahan di India harus mematuhi protokol dan mengindahkan kebijakan pemerintah setempat.

"Apabila sangat mendesak, pemerintah dapat melakukan pemulangan dengan beberapa langkah. Pertama, pembicaraan diplomatik dengan pemerintah India. Kedua, memeriksa kesehatan dan memastikan mereka tidak terpapar Covid-19. Jika kembali ke tanah air, mereka harus menjalani karantina dan perawatan bagi yang positif Covid-19," demikian Abdul Mu'ti.

Saat ini, sebanyak 123 orang yang datang dari berbagai tempat berkumpul di masjid-masjid di Kota Hindupuram, India. Mereka tidak bisa ke mana-mana karena kebijakan lockdown dan mereka saat ini sedang menjalani tes Covid-19.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, ada 17 dari 27 jamaah tabligh asal Indonesia menderita Covid-19 di India. Mereka saat ini masih menjalani perawatan.

"Sebanyak 17 dalam masa perawatan dan 10 sudah dinyatakan sembuh," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, Kamis lalu (9/4).