Berita

Lockdown/Net

Dunia

WHO: Sebelum Cabut Kuncian, Negara Harus Evaluasi Dampak Wabah Selama Dua Pekan

RABU, 15 APRIL 2020 | 18:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Negara-negara yang ingin melonggarkan lockdown atau penguncian dan pembatasan gerak harus menunggu setidaknya dua pekan untuk mengevaluasi perubahaan wabah di negara tersebut.

Hal tersebut disampaikan dalam Strategy Update dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (15/4).

Dalam strategi tersebut, WHO menyatakan dunia tengah berada di titik penting untuk menangani pandemik. Sehingga setiap negara harus menerapkan langkah-langkah kesehatan yang komprehensif untuk mempertahankan kondisi stabil di tingkat rendah atau tanpa transmisi berkelanjutan


Strategi tersebut dibuat seiring rencana beberapa negara untuk mengangkat kuncian dan memulai kehidupan normal. Namun menurut WHO, langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap dengan melakukan evaluasi dampak terlebih dulu.

“Untuk mengurangi risiko wabah baru, langkah-langkah harus diambil secara bertahap, langkah bijaksana berdasarkan penilaian risiko epidemiologis dan manfaat sosial ekonomi untuk mengangkat pembatasan pada tempat kerja, lembaga pendidikan, dan kegiatan sosial yang berbeda,” kata WHO.

“Idealnya akan ada minimal 2 minggu (sesuai dengan masa inkubasi Covid-19) antara setiap fase transisi, untuk memberikan waktu yang cukup untuk memahami risiko wabah baru dan merespons dengan tepat," tambah WHO seperti dimuat Reuters.

Pernyataan WHO ini juga berselang sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan menunda pendanaan untuk WHO pada Selasa (14/4).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya