Berita

Lockdown/Net

Dunia

WHO: Sebelum Cabut Kuncian, Negara Harus Evaluasi Dampak Wabah Selama Dua Pekan

RABU, 15 APRIL 2020 | 18:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Negara-negara yang ingin melonggarkan lockdown atau penguncian dan pembatasan gerak harus menunggu setidaknya dua pekan untuk mengevaluasi perubahaan wabah di negara tersebut.

Hal tersebut disampaikan dalam Strategy Update dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (15/4).

Dalam strategi tersebut, WHO menyatakan dunia tengah berada di titik penting untuk menangani pandemik. Sehingga setiap negara harus menerapkan langkah-langkah kesehatan yang komprehensif untuk mempertahankan kondisi stabil di tingkat rendah atau tanpa transmisi berkelanjutan


Strategi tersebut dibuat seiring rencana beberapa negara untuk mengangkat kuncian dan memulai kehidupan normal. Namun menurut WHO, langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap dengan melakukan evaluasi dampak terlebih dulu.

“Untuk mengurangi risiko wabah baru, langkah-langkah harus diambil secara bertahap, langkah bijaksana berdasarkan penilaian risiko epidemiologis dan manfaat sosial ekonomi untuk mengangkat pembatasan pada tempat kerja, lembaga pendidikan, dan kegiatan sosial yang berbeda,” kata WHO.

“Idealnya akan ada minimal 2 minggu (sesuai dengan masa inkubasi Covid-19) antara setiap fase transisi, untuk memberikan waktu yang cukup untuk memahami risiko wabah baru dan merespons dengan tepat," tambah WHO seperti dimuat Reuters.

Pernyataan WHO ini juga berselang sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan menunda pendanaan untuk WHO pada Selasa (14/4).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya