Berita

Antri di KRL/Net

Politik

Antrean Mengular Di Stasiun, DPR: Pemerintah Harus Tegas, Jangan Sampai Kegiatan Agama Dilarang, Kegiatan Lain Diperbolehkan

SELASA, 14 APRIL 2020 | 12:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kalangan politisi Senayan meminta pemerintah tegas terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah. Pasalnya, di stasiun Bogor dan beberapa stasisun di Jabodeabek masih terjadi penumpukan calon penumpang dan berdesak-desakan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PAN yang juga anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Selasa (14/4).

"Dalam konteks ini, pemerintah diminta untuk tegas dan ketat dalam menegakkan aturan PSBB," kata Saleh Daulay.


Menurut ketua DPP PAN ini, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok masyarakat jika memang PSBB diterapkan. Sebab, masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali harus bekerja untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari.

"Agar semua dapat dipatuhi, mereka yang memang kurang mampu harus dibantu. Anggaran yang ada, harus dialokasikan untuk membantu mereka. Itu adalah tindakan yang mesti dilakukan di tengah situasi sulit seperti sekarang," ujar Saleh Daulay.

Lebih lanjut, mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini menyarankan pemerintah harus tegas dan berkeadilan dalam menjalakan kebijakan PSBB.

"Saya merasa bahwa PSBB tidak akan efektif. Aktivitas masyarakat di luar rumah masih ramai. Bahkan, di pagi hari, orang-orang menumpuk dan mengantri untuk masuk ke KRL. Tidak ada bedanya dengan sebelum status PSBB diberlakukan," tuturnya.

"Dan jangan sampai, kegiatan keagamaan dilarang, sementara kegiatan lain diperbolehkan. Itu sama dengan melindungi sebagian, membiarkan sebagian. Di samping tidak adil, itu juga dapat mencelakakan banyak orang," demikian Saleh Daulay menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya