Jokowi Minta Tito Dan SMI Tegur Kepala Daerah Yang Belum Anggarkan Jaring Pengaman Sosial Covid-19

Presiden Joko Widodo mencium ketidakberesan yang dilakukan ratusan pemerintahan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD).

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan secara virtual siang hari ini, Jokowi menegur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait hal ini.

"Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat, masih beberapa daerah yang APBD-nya business unusual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta ke Menteri Keuangan agar mereka ditegur," ujar Jokowi di Istana Bogor, Selasa (14/4).

Dalam catatannya, Jokowi menyebutkan ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial untuk penanganan Covid-19. Selain itu, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi dari pandemik asal Kota Wuhan, China ini.

"Dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19. Artinya ada diantara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling di dalam situasi yang tidak normal ini," tegas kepala negara ini.

Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Sri Mulyani untuk membuat pedoman bagi daerah terkait realikasi dam refocusing APBD 2020 selam masa Bencana Nasional Covid-19.

"Sehingga pemerintah pusat (dan) pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran Covid-19," pungkas Jokowi.