Berita

Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

PPP: Aturan Dari Luhut Lebih Kental Nuansa Ekonomi Dan Politik

SENIN, 13 APRIL 2020 | 07:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta tengah hangat diperbincangkan. Hal ini seiring munculnya aturan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan yang mengizinkan ojek online tetap mengangkut penumpang.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidlowi mengurai bahwa penerapan PSBB di Jakarta didasarkan atas dasar UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PP 21/2020 tentang PSBB, Keppres 9/2020 tentang Kedaruratan Kesehatan, Permenkes 9/2020 tentang Pedoman PSBB yang dalam pelaksanaan teknisnya diatur oleh peraturan kepala daerah.

Di dalam Permenkes 9/2020 jelas diatur mengenai pembatasan moda transportasi baik pribadi maupun umum, yakni memerhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak antar penumpang.

Namun dalam Permenhub 18/2020 ada pasal yang kontroversial. Pasal 11 ayat 1 huruf c berisi larangan bagi melarang sepeda motor mengangkut penumpang. Tapi pada huruf d, mengurai bahwa untuk melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang. Asalkan memenuhi sejumlah syarat.

“Huruf d ambigu. Karena prinsip PSBB itu adalah pembatasan jumlah penumpang dengan semangat phsyical distancing sebagaimana diatur Permenkes 9/2020. Maka, jika pemotor diperbolehkan mengangkut penumpang tentu tidak memenuhi ketentuan phsyical distancing,” ujar Awiek kepada wartawan, Senin (13/4).

Anggota Komisi VI DPR RI ini menilai aturan pasal 11 ayat 1 huruf d Permenhub 18/2020 kental dengan ekonomi dan politik ketimbang keselamatan rakyat. Akibatnya, justru akan merepotkan aparat yang mengimplementasikan di lapangan.

“Terlihat ketentuan tersebut lebih bernuansa ekonomi dan politik. Padahal, pemerintah sudah menyiapkan paket stimulus Rp 405,1 Triliun, dari jumlah tersebut sebagian bisa digunakan sebagian untuk membantu para para ojek online,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya peraturan tersebut juga menunjukkan lemahnya koordinasi dan komunikasi antar instansi di pemerintahan dalam penerapan PSBB yang menghasilkan kebijakan kontraproduktif.

“Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Gara- gara keputusan yang berbeda tersebut, maka para ojek dirugikan. Di satu sisi dilarang, namun di sisi lain diperbolehkan,” tandasnya.

Populer

Akankah Sejarah Terulang Untuk Keempat Kalinya, Kabareskrim Yang Jadi Kapolri?

Minggu, 25 Oktober 2020 | 18:31

Tak Takut Ditangkap, Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Sombong, Tetapi Harus Menjaga Marwah Prajurit TNI

Rabu, 21 Oktober 2020 | 13:21

Orang-orang Yahudi Di Prancis Banyak Yang Mendukung Tindakan Keras Macron Terhadap Islam Radikal

Kamis, 29 Oktober 2020 | 08:26

Lecehkan Institusi Kepolisian, Arteria Dahlan Tantang Polri Tangkap Richard Muljadi

Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:50

Balas Sentimen Anti-Islam, Supermarket Di Negara-negara Arab Boikot Produk Prancis

Minggu, 25 Oktober 2020 | 07:36

Iwan Sumule: Jangankan Penghina Prabowo, Penista Agama Saja Bisa Jadi Komisaris BUMN

Minggu, 25 Oktober 2020 | 10:56

Rocky Gerung: Jokowi Berhasil Memborgol Teroris Bernama Syahganda Nainggolan

Kamis, 22 Oktober 2020 | 00:12

UPDATE

Jakarta Raih Penghargaan STA, Fadjroel Singgung Peran Jokowi Dan Ahok

Minggu, 01 November 2020 | 01:39

Menristek: Adaptasi Revolusi Industri 4.0 Harus Dimulai Sekarang, Karena Cyber Security Bisa Berdampak Serius

Minggu, 01 November 2020 | 01:18

Oknum Satpol PP Salatiga Yang Diamankan Polisi Terancam Dipecat

Minggu, 01 November 2020 | 01:00

Tiba-tiba Tersebar Nama-nama Pengurus KAMI Lampung, Para Calon Deklarator Kebingungan

Minggu, 01 November 2020 | 00:39

Tak Hadiri Debat Pilkada Musi Rawas, Ratna-Suwarti Didoakan Cepat Sembuh Oleh Rivalnya

Minggu, 01 November 2020 | 00:10

Galakkan 'Ayo Kita Mencoblos', IMM Ajak Warga Bengkulu Gunakan Hak Pilihnya Dalam Pilkada

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 23:50

Negara Mana Yang Paling Melanggar Multilateralisme, China Atau Amerika Serikat?

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 23:43

Kunjungan Pompeo Ingatkan Kembali Soal Peranan Gelap China Dan Luka Masa Lalu Indonesia

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 23:36

JLNT Casablanca Dilintasi Pesepeda, Aparat Diminta Bertindak Tegas

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 23:28

Majapahit Tahun 1336

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 23:06

Selengkapnya