Berita

Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

PPP: Aturan Dari Luhut Lebih Kental Nuansa Ekonomi Dan Politik

SENIN, 13 APRIL 2020 | 07:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta tengah hangat diperbincangkan. Hal ini seiring munculnya aturan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan yang mengizinkan ojek online tetap mengangkut penumpang.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidlowi mengurai bahwa penerapan PSBB di Jakarta didasarkan atas dasar UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PP 21/2020 tentang PSBB, Keppres 9/2020 tentang Kedaruratan Kesehatan, Permenkes 9/2020 tentang Pedoman PSBB yang dalam pelaksanaan teknisnya diatur oleh peraturan kepala daerah.

Di dalam Permenkes 9/2020 jelas diatur mengenai pembatasan moda transportasi baik pribadi maupun umum, yakni memerhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak antar penumpang.

Namun dalam Permenhub 18/2020 ada pasal yang kontroversial. Pasal 11 ayat 1 huruf c berisi larangan bagi melarang sepeda motor mengangkut penumpang. Tapi pada huruf d, mengurai bahwa untuk melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang. Asalkan memenuhi sejumlah syarat.

“Huruf d ambigu. Karena prinsip PSBB itu adalah pembatasan jumlah penumpang dengan semangat phsyical distancing sebagaimana diatur Permenkes 9/2020. Maka, jika pemotor diperbolehkan mengangkut penumpang tentu tidak memenuhi ketentuan phsyical distancing,” ujar Awiek kepada wartawan, Senin (13/4).

Anggota Komisi VI DPR RI ini menilai aturan pasal 11 ayat 1 huruf d Permenhub 18/2020 kental dengan ekonomi dan politik ketimbang keselamatan rakyat. Akibatnya, justru akan merepotkan aparat yang mengimplementasikan di lapangan.

“Terlihat ketentuan tersebut lebih bernuansa ekonomi dan politik. Padahal, pemerintah sudah menyiapkan paket stimulus Rp 405,1 Triliun, dari jumlah tersebut sebagian bisa digunakan sebagian untuk membantu para para ojek online,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya peraturan tersebut juga menunjukkan lemahnya koordinasi dan komunikasi antar instansi di pemerintahan dalam penerapan PSBB yang menghasilkan kebijakan kontraproduktif.

“Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Gara- gara keputusan yang berbeda tersebut, maka para ojek dirugikan. Di satu sisi dilarang, namun di sisi lain diperbolehkan,” tandasnya.

Populer

Siang Ini, Rachmawati, Rizal Ramli, Hingga Gatot Nurmantyo Hadiri Deklarasi KAMI

Minggu, 02 Agustus 2020 | 06:59

Gumana Lubis: Kami Merasa Demokrasi Di PDIP Banyak Dikebiri

Minggu, 02 Agustus 2020 | 05:43

Eks Staf Ahli Panglima TNI: Dik Jokowi Lebih Baik Mundur Demi Keselamatan NKRI

Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:14

Saiful Anam: Dugaan Achmad Purnomo "Dicovidkan" Makin Terang Benderang

Kamis, 30 Juli 2020 | 07:47

Terkuak, Reklamasi Ahok Hingga Kebencian China Jadi Alasan Rizal Ramli Didepak Dari Kabinet

Kamis, 06 Agustus 2020 | 19:50

Rocky Gerung: Pembakaran Poster Habib Rizieq Operasi Intelejen Yang Dungu, Bu Mega Akhirnya Jadi Tertuduh

Kamis, 30 Juli 2020 | 17:34

Din Syamsuddin Dan Para Aktivis Sepakat Kiblat Bangsa Telah Melenceng

Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:20

UPDATE

Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen, Malapetaka Bagi PLN

Minggu, 09 Agustus 2020 | 00:29

Prabowo Kembali Pimpin Gerindra, Sandiaga Uno: InsyaAllah Amanah

Minggu, 09 Agustus 2020 | 00:11

Dapat Dukungan Kiai Dan Ponpes, Gus Yani-Ning Ita Makin Optimistis Menang Di Pilkada Gresik 2020

Sabtu, 08 Agustus 2020 | 23:52

Hindari Kevakuman, Prabowo Janjikan Segera Susun Pengurus Baru DPP Gerindra

Sabtu, 08 Agustus 2020 | 23:33

Ogah Jadi 'Kelinci Percobaan' Vaksin Covid-19, Erick Thohir Bukan Ksatria

Sabtu, 08 Agustus 2020 | 23:06

Sekjen Gerindra: Keputusan Prabowo Maju Pilpres 2024 Akan Diputuskan Tahun Depan

Sabtu, 08 Agustus 2020 | 22:19

Begini Cara Ibas Yudhoyono Hibur Konstituen Di Tengah Pandemik Covid-19

Sabtu, 08 Agustus 2020 | 22:11

Didampingi Ahmad Muzani, Prabowo Punya Waktu 30 Hari Susun Pengurus DPP Gerindra

Sabtu, 08 Agustus 2020 | 21:58

Datuk Jalil Ali Telah Pergi

Sabtu, 08 Agustus 2020 | 21:45

Kedua Kalinya, Gunung Sinabung Kembali Erupsi Dengan Tinggi Kolom 1 KM

Sabtu, 08 Agustus 2020 | 21:37

Selengkapnya