Berita

Natalius Pigai/Net

Politik

Bentrokan Berdarah Aparat Di Papua, Natalius Pigai: Komnas HAM Harus Turun Tangan, Kalau TNI/Polri Tidak Netral

SENIN, 13 APRIL 2020 | 01:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Insiden bentrokan antara oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Papua mengakibatkna 3 anggota Korps Bhayangkara meregang nyawa.

Insiden mematikan antara aparat negara itu disebabkan oleh kesalahpahaman. Kejadian di Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya pada Minggu (12/4) sekitar pukul 07.40 WIT.

Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan mengusut tuntas insiden tersebut. Kata mantan Komisioner Komnas HAM ini, jika tim investigasi berasal dari internal TNI dan Polri maka dikhawatirkan tidak netral.


"Komnas HAM harus turun, kalau TNI dan Polri tidak akan netral dan keluarga korban tidak akan dapat rasa keadilan," demikian kata Natalius Pigai, Senin dini hari (13/4).

Natalius meyakini sesuai pengalamannya saat menjabat di lembaga independen yang bertugas menyelidiki kasus pelanggaran HAM itu, Komnas HAM dapat bekerja secara independen.

Proses yang independen, tambah Natalius akan memberi keadilan bagi keluarga korban yang telah kehilangan oknum anggota yang gugur dalam inside berdarah itu.

"RIP!. Berdasarkan pengalaman saya. Saya minta Komnas HAM adalah lembaga independen yang tepat, harus berani dan kredibel untuk menemukan rasa keadilan bagi keluarga korban!," demikian kata Putra Papua ini.

Diketahui, Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel CPL Eko Daryanto, menjelaskan bentrok antara anggota TNI dan Polri tersebut terjadi karena kesalahpahaman antara oknum anggota Satgas Pamrahwan Yonif 755/20/3-Kostrad dengan dua anggota Polres Mamberamo Raya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya