Berita

Dokter Kuba/Net

Dunia

Mengapa Kuba Memiliki Begitu Banyak Dokter, Bahkan Diperbantukan Untuk Covid-19 Ke Negara Lain?

SABTU, 11 APRIL 2020 | 12:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

. Kuba telah lama menjadi negara yang mengirim tenaga medisnya untuk membantu negara lain, baik secara sukarela atau dengan bayaran.

Di tengah epidemik virus corona apa yang dilakukan Kuba, dengan mengirim tenaga medis ke negara-negara lain yang membutuhkan bantuan, adalah luar biasa dan cukup mengherankan.

Kuba bukanlah negara yang kaya raya. Negara itu punya nilai upah rata-rata hanya 20 dolar Amerika Serikat (AS) per bulan, dan mendapatkan embargo berdagangan AS.


Lalu mengapa bisa Kuba mengirim tenaga medis ketika negara lain justru kesulitan untuk menangani masalah Covid-19?

Pekerja medis yang membantu di negara lain biasanya menerima 20 persen dari jumlah gaji yang dibayarkan sebagai bentuk bantuan. Nominal itu pun jauh lebih besar ketimbang gaji dokter di Kuba sekitar 60 dolar AS per bulan, melansir CNN.

Dengan memotong gaji dokter yang bekerja di luar negeri, Kuba justru bisa membiayai sistem perawatan kesehatan di negaranya sendiri yang diberikan gratis.

Sehingga pemerintah pun fokus pada sistem mencegah penyakit daripada menunggu untuk mengobatinya.

Justru dengan biaya rendah untuk menjadi dokter yang bekerja di dalam negeri, itu yang membuat Kuba bisa menghasilkan tenaga medis melimpah, melansir theculturetrip.

Perhitungannya, Kuba mampu menyediakan satu dokter untuk setiap 150 warga negara. Sementara menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada 82 dokter per 10 ribu orang di Kuba.

Itu adalah rasio yang melampaui banyak negara maju.

Sedangkan Rusia hanya hanya mampu menangani jumlah pasien yang sama dengan 40 dokter, Amerika Serikat dengan 26 dokter, dan China dengan 18 dokter.

Pada 2015, ada 37.000 karyawan medis Kuba yang bekerja di 77 negara di seluruh dunia, menghasilkan miliaran dolar AS per tahun untuk pemerintah.

Untuk perawat kesehatan, Kuba diundang untuk membantu pekerja medis di Italia, Venezuela, Nikaragua, Suriname, Jamaika, dan Grenada. Namun, Departemen Luar Negeri AS tidak melihat itu langkah yang baik. AS mengingatkan setiap negara yang menerima bantuan tenaga medis untuk mencek ulang perjanjian yang telah dilakukan.

"Kuba menawarkan misi medis internasionalnya kepada mereka yang menderita #Covid19 hanya untuk menghasilkan uang yang hilang ketika negara-negara berhenti berpartisipasi dalam program penyalagunaan," ujar akun Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Perburuhan Departemen Luar Negeri AS, melalui Twitter.

Program bantuan medis Kuba itu malah dikritik AS. Washington menuduh Kuba mengeksploitasi pekerja perawatan kesehatan dan menyebarkan propaganda.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya