Berita

Waketum Gerindra, Arief Poyuono/Net

Politik

Omnibus Law Udah Enggak Ada Gunanya, Mustahil Investasi Masuk Kalau Masih Ada Wabah

JUMAT, 10 APRIL 2020 | 08:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kritik merupakan bunga-bunga di negara demokrasi. Baik itu bunga bangkai yang bau atau mawar berduri yang menyakit. Sekalipun ada juga bunga melati yang wangi dan anggrek yang indah.

“Rasanya beraneka ragam. Jadi nikmati saja kritik bagaikan mencium aroma bunga,” tutur Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono kepada redaksi, Jumat (10/4).

Berdasar mukadimah tersebut, Arief Poyuono lantas mengkritik kelemahan pemerintah dalam mempersiapkan diri menghadapi Covid-19.


Dia mengurai bahwa wabah ini berasal dari Wuhan, Hubei, China. Pada awal Februari 2020, China yang merupakan salah satu raksasa ekonomi dunia berani me-lockdown Hubei. Padahal provinsi tersebut adalah salah satu pusat ekonomi terbesar China.

“Masa iya sih Kangmas Jokowi enggak mikir kalau akan berdampak pada ekonomi Indonesia dan Covid-19 akan menyebar. Padahal Singapura dan Malaysia saat itu juga sibuk,” tegasnya.

Tidak hanya itu, pada periode akhir Januari hingga Februari 2020, masker Indonesia diborong oleh China, Singapura, dan Malaysia. Hal itu seolah menegaskan bahwa pemerintah tidak berpikir Covid-19 akan merangsek ke Indonesia.

Sekalipun Covid-19 sudah merebak di sejumlah negara pada awal Februari,  Jokowi dan jajarannya tidak sigap memberi sosialisasi ke rakyat. Tidak ada juga persiapan untuk menghadapi situasi buruk yang akan terhadi pada perekonomian bangsa.

“Ketika dikritik pada ngambek lapor polisi. Tapi kerja pemerintahan serba dadakan, serba kagetan,” sindir Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.

Akibatnya, pembangunan rumah sakit, pembelian masker dan upaya-upaya penyelamatan rakyat atas Covid-19 serba dadakan sehingga hasil kurang maksimal.

Begitu juga dengan upaya pemulihan ekonomi. Pembagian uang dan sembako kepada rakyat yang dirumahkan seperti tidak ada artinya lagi.

Termasuk juga upaya meroketkan ekonomi bangsa dengan mendatangkan investasi besar-besaran dari luar negeri. Strategi yang dibungkus dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu hanya akan sia-sia.

Saat ini, RUU Ciptaker terus dibahas DPR di tengah pandemik. Menurut Arief Poyouno, sekalipun nanti RUU itu lolos jadi UU, maka tetap saja ekonomi Indonesia tidak terdongkrak. Sebab mustahil bagi investor masuk ke Indonesia di tengah wabah yang belum berakhir.

“Dengan adanya dampak Covid-19, yang namanya Omnibus Law udah enggak ada gunanya. Tidak akan ada investasi luar negeri yang masuk ke Indonesia. Negara lain itu juga mati-matian meminta pengusaha dan perusahaannya nyelametin negaranya masing-masing,” tutupnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya