Berita

Pengamat Hukum Unusia, Muhtar Said/Net

Politik

DPR Ngotot Bahas Omnibus Law Saat Pagebluk Covid-19, Pengamat: Dihentikan Dulu Pembahasannya, Bagikan Naskah Akademiknya

RABU, 08 APRIL 2020 | 08:13 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada pekan depan dijadwalkan akan melakukan rapat kerja bersama pemerintah.

Mereka akan mengagendakan pembahasan  Omnibus Law  Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di tengah Indonesia sedang menghadapi pagebluk Coronavirus disease (Covid-19).

Merespons ngototnya DPR dan pemerintah membahas RUU Ciptaker, pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Muhtar Said meminta DPR dan pemerintah hati-hati dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan.

Said menjelaskan, saat ini kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat karena menghadapi wabah mematikan asal Kota Wuhan, China.

Wakil rakyat di Senayan, tambah Said seharusnya mengerti keadaan warganya saat ini yang sedang menghadapi wabah Covid-19 yang mematikan ratusan orang di Indonesia.

"Salah satu syarat pembentukan peraturan perundang-undangan itu bersifat futuristik, dan mengatasi permasalahan yang ada. Sekarang negara dalam keadaan darurat, jadi DPR sebagai Wakil Rakyat harus mengerti keadaan warganya, masyarakat belum butuh omnibus law," demikian pendapat Magister Hukum Universitas Diponegoro ini.

Lebih lanjut peneliti Pusat Pendidikan dan Kajian Anti Korupsi (Pusdak) Unusia ini menyarankan, sebaiknya DPR dan pemerintah membagikan naskah akademik kepada berbagai pihak seperti akademisi, kelompok masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dengan langkah itu, Said meyakini RUU Ciptaker yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan menjawab berbagai masalah dan kritik muncul di ruang publik.

"Ditahan dulu pembahasannya, disharekan dulu Naskah Akademiknya kepada para akademisi dan para pemangku kepentingan seperti aktivis buruh dan kelompok sipil lainnya, sehingga pembahasan bersifat holistik. Ingat itu peraturan perundang undangan," tandas Said.

Populer

BUMN Telkom Suntik Triliunan Rupiah Ke Perusahaan Kakak Erick Thohir, AEK: Baunya Amis Sekali

Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:08

Natalius Pigai: Saya Tidak Melihat Singapura Phobia Islam, Presidennya Muslimah Melayu

Kamis, 19 Mei 2022 | 18:37

Natalius Pigai: Saya Duga Pemerintah Indonesia Dukung Kemerdekaan Luhansk & Donetsk

Jumat, 20 Mei 2022 | 15:49

Soal Pidato Jokowi di Rakernas Projo, Charta Politika: Simbol Kuat Dukungan ke Ganjar

Sabtu, 21 Mei 2022 | 22:48

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Kecerdikan Surya Paloh Memilih Pemimpin Membahayakan Kandidat Capres Pas-pasan

Senin, 23 Mei 2022 | 10:08

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

UPDATE

Anggaran BPDPKS Triliunan Tapi Alokasinya Tidak Pro Rakyat

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:26

Inggris Laporkan Tujuh Kasus Baru Cacar Monyet, Total Kini Sudah 78 Pasien

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:15

Berbekal Rp 250 Ribu, Penonton Formula E Ancol Festival Bisa Menikmati Sejumlah Wahana

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:59

Putin Janjikan Kompensasi Besar untuk Para Tentara yang Berjuang selama Operasi Militer di Ukraina

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:56

Berduka Atas Penembakan Massal di SD Texas, China Desak AS Serius Tanggapi Persoalan HAM

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:37

Ringankan Beban Warga, Polres Tegal Berbagi Sarapan untuk Korban Banjir Rob

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:35

Putin Kunjungi Prajurit yang Terluka dalam Perang di Ukraina di Rumah Sakit Moskow

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:25

Tuntutan Tidak Terpenuhi, Turki Ngotot Tolak Keanggotaan NATO Swedia dan Finlandia

Kamis, 26 Mei 2022 | 06:56

Bantah Tudingan Turki, PM Magdalena Andersson: Swedia Tidak Membiayai Teroris

Kamis, 26 Mei 2022 | 06:48

Bantu Ukraina, Swiss akan Sita Aset Mantan Anggota Parlemen Senilai 104 Juta Dolar

Kamis, 26 Mei 2022 | 06:27

Selengkapnya