Pakar: Kalau Pemerintah Minta “Stay At Home”, Ya Wajib Penuhi Kebutuhan Pokoknya

Cara berpikir pemerintah dalam mengatasi pandemik Covid-19 dikritisi. Pasalnya, keinginan atau imbauan pemerintah tidak dibarengi dengan solusi yang konkret.

Begitu kira-kira intisari dari diskusi pakar hukum tata negara Refly Harun dengan pembawa acara Realita TV, Rahma Sarita yang diunggah di YouTube, Senin (6/4).

“Pemerintah ingin A, B, C. Tapi dia tidak pernah selesaikan masalah secara langsung,” ujarnya.

Salah satu contohnya adalah imbauan pemerintah kepada masyarakat untuk tinggal di rumah atau “stay at home”. Imbauan ini tidak dibarengi dengan kewajiban dari pemerintah memasok kebutuhan masyarakat yang berdiam diri di rumah.

Seandainya pemerintah memang tidak mampu, sambung Refly, maka pemerintah harus jujur lalu cari solusi.

“Bisa nanti yang tidak mampu tidak perlu bayar, yang mampu bayar. Kan aman kita,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga gamang. Di satu sisi melarang orang beribadat berjamaah seperti Shalat Jumat, tapi di satu sisi kerumunan di pasar tidak dilarang.

“Saya juga masih lihat orang-orang di jalan masih banyak yang nongkrong,” tutupnya.