Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Sulitnya Pengajuan PSBB Pemprov DKI Bukti Pemerintah Pusat Takut Penuhi Kebutuhan Dasar Rakyatnya

SELASA, 07 APRIL 2020 | 13:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

. Sulitnya pengajuan izin pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin menunjukkan bahwa pemerintah pusat enggan bertanggungjawab penuhi kebutuhan hidup rakyatnya jika dilakukan Karantina Wilayah.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, PSBB merupakan kebijakan yang tidak mewajibkan pemerintah pusat untuk menjamin kebutuhan dasar manusia.

"Sehingga kasus DKI yang sempat ditolak itu semakin memastikan bahwa terjadi tarik ulur tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusianya itu kewajiban siapa?," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/4).


Apalagi kata Saiful,Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto sempat menolak pengajuan PSBB dari Pemprov DKI lantaran kekurangan dokumen soal anggaran untuk penuhi kebutuhan pokok masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin menghindari tanggungjawab.

"Saya yakin disitu problemnya, karena PSBB ini tidak jelas arahnya kemana, karena secara hukum sekali lagi Pusat dan Daerah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar, istilahnya dikasih iya, tidak dikasih tidak ada dosa," jelas Saiful Anam.

Sehingga, alasan pemerintah pusat menolak mengambil kebijakan Karantina Wilayah semakin terlihat karena takut  dan tidak mampu negara dalam mencukupi kebutuhan dasar rakyatnya.

"Pemerintah takut dengan bayangannya tentang adanya ancaman kerusuhan dan tidak mampunya negara dalam mencukupi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga diambil kebijakan ngambang yang tidak ke kanan tidak ke kiri (PSBB)," terang Saiful.
Saiful menambahkan, dengan menerapkan PSBB yang akan dirugikan adalah masyarakat kecil lantaran tidak bisa mencari nafkah serta tidak mendapat jaminan dari pemerintah pusat untuk penuhi kebutuhan dasar.

"Yang rugi siapa? Jelas masyarakat kecil. Mereka dipaksa dirumah tapi tidak jelas darimana untuk mencukupi kebutuhan dasarnya," pungkas Saiful.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya