Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pilkada Serentak Pas Kalau Diundur Hingga September 2021

MINGGU, 05 APRIL 2020 | 05:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penundaan Pilkada serentak 2020 akibat pandemik virus corona baru atau Covid-19 diapresiasi banyak pihak. Sejauh ini adada tiga opsi penundaan, yakni Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021.

Ketua Partai Nasdem Banyuwangi, Supriyadi, sepakat pada opsi C: diundur hingga September 2021. Karena musibah pandemik corona ini diprediksi selesai dengan recovery hingga akhir tahun ini.

“Untuk tahapan Pilkada jelas baru bisa dimulai dengan penganggaran tahun 2021, sehingga paling cepat bisa dilaksanakan pada opsi C (September 2021),” terangnya saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (4/4).


Sedikit berbeda, Bacabup potensial yang digandrungi generasi milenial, Ali Ruchi, berpendapat berbeda.

Menurutnya, Pilkada serentak lebih baik diundur hingga tahun 2024, sekaligus berbarengan dengan Pilpres dan Pileg.

“Dengan catatan jika opsi A (Desember 2020) tidak bisa dilaksanakan. Karena Opsi B dan C terlalu mepet waktunya dengan pemilu serentak 2024,” kata Ali.

Pihaknya beralasan, bagaimana bisa seorang calon kepala daerah terpilih membangun daerah hanya dengan target 3 tahun.

“Itu belum dipotong dengan penyiapan Pemilu Serentak 2024, karena biasanya butuh waktu satu tahun (Kalau ditarik ke situ). Lebih baik para gubernur, bupati, dan walikota yang habis jabatannya diisi oleh Pjs dari pemerintah pusat atau provinsi, sekalian mempersiapkan tahapan gelaran pemilu serentak 2024,” urainya.

Sedangkan Danu Budiyono, aktivis Sosial Politik Banyuwangi sependapat dengan opsi C yakni September 2021 atau sekalian diundur hingga Pemilu serentak 2024.

“Selain semua fokus dengan pandemik virus corona, kemudian nanti recovery juga terlalu mepet waktunya dengan Pemilu 2024. Dan itu akan sangat demokratis,” tuturnya.  

Sebaliknya, Danu menilai, pihak yang setuju opsi B (Maret 2021), bisa dipastikan datang dari para gubernur, bupati, hingga walikota petahana, yang ingin memajukan politik dinastinya.

“Saya dengar mereka semua sudah melobi para pengambil keputusan kepemiluan di Jakarta," ucap Danu.

"Bahkan sudah mulai saweran, biar disahkan ke opsi B. Karena itu opsi B itu sangat menguntungkan para petahana untuk menjalankan dinasti politiknya,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya