Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pilkada Serentak Pas Kalau Diundur Hingga September 2021

MINGGU, 05 APRIL 2020 | 05:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penundaan Pilkada serentak 2020 akibat pandemik virus corona baru atau Covid-19 diapresiasi banyak pihak. Sejauh ini adada tiga opsi penundaan, yakni Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021.

Ketua Partai Nasdem Banyuwangi, Supriyadi, sepakat pada opsi C: diundur hingga September 2021. Karena musibah pandemik corona ini diprediksi selesai dengan recovery hingga akhir tahun ini.

“Untuk tahapan Pilkada jelas baru bisa dimulai dengan penganggaran tahun 2021, sehingga paling cepat bisa dilaksanakan pada opsi C (September 2021),” terangnya saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (4/4).

Sedikit berbeda, Bacabup potensial yang digandrungi generasi milenial, Ali Ruchi, berpendapat berbeda.

Menurutnya, Pilkada serentak lebih baik diundur hingga tahun 2024, sekaligus berbarengan dengan Pilpres dan Pileg.

“Dengan catatan jika opsi A (Desember 2020) tidak bisa dilaksanakan. Karena Opsi B dan C terlalu mepet waktunya dengan pemilu serentak 2024,” kata Ali.

Pihaknya beralasan, bagaimana bisa seorang calon kepala daerah terpilih membangun daerah hanya dengan target 3 tahun.

“Itu belum dipotong dengan penyiapan Pemilu Serentak 2024, karena biasanya butuh waktu satu tahun (Kalau ditarik ke situ). Lebih baik para gubernur, bupati, dan walikota yang habis jabatannya diisi oleh Pjs dari pemerintah pusat atau provinsi, sekalian mempersiapkan tahapan gelaran pemilu serentak 2024,” urainya.

Sedangkan Danu Budiyono, aktivis Sosial Politik Banyuwangi sependapat dengan opsi C yakni September 2021 atau sekalian diundur hingga Pemilu serentak 2024.

“Selain semua fokus dengan pandemik virus corona, kemudian nanti recovery juga terlalu mepet waktunya dengan Pemilu 2024. Dan itu akan sangat demokratis,” tuturnya.  

Sebaliknya, Danu menilai, pihak yang setuju opsi B (Maret 2021), bisa dipastikan datang dari para gubernur, bupati, hingga walikota petahana, yang ingin memajukan politik dinastinya.

“Saya dengar mereka semua sudah melobi para pengambil keputusan kepemiluan di Jakarta," ucap Danu.

"Bahkan sudah mulai saweran, biar disahkan ke opsi B. Karena itu opsi B itu sangat menguntungkan para petahana untuk menjalankan dinasti politiknya,” tutupnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya