Berita

Jansen Sitindaon/Net

Politik

Demokrat: Mudik Masih Boleh, Katanya Pembatasan Sosial Berskala Besar?

JUMAT, 03 APRIL 2020 | 09:31 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah seolah akan tegas dalam menangani virus corona baru. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia berstatus darurat kesehatan, meski sebelumnya sempat memunculkan wacana darurat sipil.

Namun demikian, ketegasan dalam pidato itu tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Setidaknya itu tercermin dari pernyataan pemerintah yang masih membolehkan mudik.

“Mudik boleh. Lhah terus pembatasan sosial berskala besarnya ini di mana? Lama-lama aneh ini pemerintah,” ujar politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon dalam akun Twitter pribadinya, Jumat (3/4).

Jansen Sitindaon lantas menduga bahwa ada skenario tertentu yang sebenarnya tengah dilakukan pemerintah. Skenario itu adalah herd immunity atau konsep kekebalan komunitas yang bisa memperlambat laju penyebaran virus.

Konsepnya, semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi.

Cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kekebalan pada banyak orang sekaligus adalah vaksinasi, seperti polio.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah vaksin dari virus ini belum berhasil diciptakan. Sementara di satu sisi, virus ini masih berbahaya lantaran tingkat kematian di Indonesia masih mencapai hampir 10 persen.

“Jangan-jangan dipikiran pemerintah memang “herd immunity”. Tapi tingkat kematian kita kan masih tinggi?” tanya Jansen seolah khawatir yang pikiran justru akan berbuntut gagal total.

Mengenai mudik, Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah merevisi pernyataan Jurubicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo membolehkan masyarakat mudik lebaran.

"Yang benar adalah: Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," kata Pratikno.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Timnas Amin Siang Ini Dibubarkan

Selasa, 30 April 2024 | 09:59

Perbuatan Nurul Ghufron Dinilai Tidak Melanggar Etik

Selasa, 30 April 2024 | 09:57

Parpol Ramai-ramai Gabung Koalisi Prabowo Jadi Alarm Matinya Oposisi

Selasa, 30 April 2024 | 09:55

PKS Oposisi atau Koalisi Tunggu Keputusan Majelis Syuro

Selasa, 30 April 2024 | 09:46

Anggaran Sudah Disetujui, DPRD DKI Tunggu Realisasi RDF Skala Perkotaan

Selasa, 30 April 2024 | 09:36

Beli Sabu, Oknum Polisi Tulungagung Ditangkap

Selasa, 30 April 2024 | 09:31

MPR akan Bangun Komunikasi Politik dengan Jokowi hingga Hamzah Haz Jelang Transisi

Selasa, 30 April 2024 | 09:27

Jakarta Hari Ini Cenderung Cerah Berawan

Selasa, 30 April 2024 | 09:19

Perahu Rombongan Kader PMII Terbalik, Satu Meninggal

Selasa, 30 April 2024 | 09:06

2 Mei, Penentu Lolos Tidaknya Garuda Muda ke Olimpiade Paris

Selasa, 30 April 2024 | 08:48

Selengkapnya