Anggota DPR PAN Saleh Partaonan Daulay/Net
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung langkah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) terkait Keuangan Negara.
Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani perlu menjelaskan kepada publik soal adanya pelebaran defisit anggaran di atas 3 sampai 5,07 persen itu. Sebab, masyarakat berhak tahu hal tersebut.
Begitu disampaikan Wakil Ketua fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Senin (31/3).
"Pelebaran defisit hingga mencapai 5,07 persen, hendaklah sangat berhati-hati dan dipergunakan setelah semua potensi yang kita miliki dimanfaatkan secara baik dan benar. Menteri Keuangan hendaknya dapat tetap menjaga kredibilitas dan sustainabilitas APBN," kata Saleh Daulay.
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menilai, ada baiknya sebelum Perppu itu dikirim ke DPR, akan sangat baik jika ada penjelasan lebih detail terkait hal tersebut. Dengan begitu, DPR pun bisa memiliki pandangan dalam menafsirkan dan Perppu tersebut.
"Kami memahami pelebaran ini sebagai benteng pertahanan saja. Artinya, jika memang sangat diperlukan, barulah opsi ini akan dikeluarkan oleh pemerintah," ujar Saleh Daulay.
Meskipun didukung dan disetujui, Saleh Daulay menegaskan bahwa pihaknya tetap mendorong agar pemerintah menggunakan semua potensi dan sumber keuangan yang tersedia.
Menurut Saleh Daulay, diantara sumber yang bisa dimanfaatkan pemerintah yakni seperti dana desa, anggaran pelaksanaan Pilkada yang telah resmi ditunda, anggaran pemindahan ibukota, realokasi Dana alokasi Khusus (DAK) , hingga anggaran proyek-proyek infrastruktur.
"Jika diakumulasi secara menyeluruh, ini tentu bisa dipergunakan untuk permulaan," tegas anggota Komisi IX DPR RI ini.
"Kalau anggaran-anggaran itu disisir, nilainya sangat besar. Bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial kemungkinan bisa diatasi. Itu yang perlu dihitung secara baik. Masyarakat tentu perlu juga mengetahuinya," demikian Saleh Daulay.
