Puji Jokowi, Lemkapi Anggap Lockdown Berbahaya Bagi Stabilitas Keamanan

Demi menjaga situasi stabilitas kemanan, Presiden Joko Widodo diharapkan tak perlu menghiraukan desakan berbagai pihak untuk menetapkan status karantina wilayah atau lebih dikenal dengan istilah lockdown

Begitu pandangan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi, Selasa (31/3).

“Demi pertimbangan keamanan, kami meminta dengan sangat, Bapak Presiden jangan menetapkan lockdown di negeri kita. Kami melihat jika ini diterapkan, ini sangat berbahaya dan bisa menggangu situasi keamanan dan akan  menambah pendetitaan rakyat,” kata Edi.

Edi memberi contoh, negara-negara seperti Italia dan India yang menetapkan lockdown dalam upaya menghalau penyebaran Covid-19, namun gagal. Bahkan, kata Edi, Amerika Serikat membatalkan kebijakan lockdown.

Menurut mantan anggota Kompolnas ini, langkah untuk menyiapkan Rumah Sakit Darurat Covid-19, menjamin ketersediaan logistik dan memerintahkan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mendisiplinkan rakyat melakukan physical distancing serta mengawasi persediaan logistik sudah banyak membantu menekan penyebaran Covid-19.

Edi menambahkan, bantuan tambahan untuk pemegang kartu sembako dan peringanan pembayaran kredit bagi pengusaha UMKM serta memberikan insentif untuk dokter dan tenaga medis sudah tepat.

“Untuk itu, kami meminta kepada semua pihak, termasuk mantan pimpinan negara agar tidak menekan Presiden Jokowi melakukan lockdown,” harap Edi.

Edi mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk menangani penyebaran virus yang belum ditemukan vaksinnya itu dengan menggerakan semua lembaga negara agar terus bekerja dan melayani rakyat dengan baik.

“Kami percaya, Bapak Presiden akan selalu mengutamakan keselamatan rakyat untuk negeri ini," pungkas pakar hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini.