Kebijakan Presiden Joko Widodo tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti dengan darurat sipil dinilai salah kaprah.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menilai kebijaka itu tidak hanya membunuh demokrasi Indonesia, tapi juga akan membunuh rakyat dengan dalih sedang perang melawan virus corona baru atau Covid-19.
“Pemerintah bukannya cegah penyebaran virus, tapi cegah rakyat bicara,†tuturnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/3).
Atas alasan itu, aktivis ProDEM kembali mengeluarkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Ini lantaran Jokowi juga tidak punya dasar yang kuat untuk menetapkan darurat sipil dan demi menjamin keberlangsungan demokrasi serta nyawa rakyat di tengah pandemik Covid-19.
“ProDEM serukan lagi Tritura. Satu, menolak darurat sipil. Dua, cegah Covid-19 dengan
lockdown. Ketiga, penuhi hak hidup rakyat,†tegasnya.
Iwan Sumule menguraikan bahwa berdasarkan Perppu 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya, kondisi Indonesia saat ini sedang tidak terancam dan bahaya karena pemberontakan, kerusuhan atau huruhara, maupun bencana alam.
“Covid-19 itu pandemik, jangan
ngindar tanggung jawab dan nambah kekuasaan,†sindir Iwan Sumule.
Jokowi, sambung ketua DPP Partai Gerindra itu, harus fokus bahwa yang dilawan saat ini adalah sebaran virus asal China tersebut. Jangan lantas salah arah dan kemudian membatasi hak rakyat dalam bernegara dengan darurat sipil.
“Jangan-jangan ini tanda ketidakpahaman dan ketidakmampuan Presiden dalam memerangi virus corona,†sambungnya.
Iwan Sumule mengingatkan bahwa darurat sipil tidak akan efektif memerangi virus. Sebaliknya, kebijakan itu justru akan menimbulkan perlawanan rakyat. Musuh pemerintah menjadi bertambah, yang tadinya hanya virus corona, sekarang rakyat pun akan jadi musuh.
“Presiden sebaiknya mencabut pernyataan darurat sipil dan fokus dalam langkah-langkah dan kerja-kerja penanganan penyebaran Chinese Virus (Covid-19),†terangnya.
“Ingat, aktivis Pro Demokrasi akan terus melawan siapa saja yang ingin menghancurkan dan membunuh demokrasi, dan merampas hak-hak sipil rakyat dalam bernegara,†demikian Iwan Sumule mengingatkan.
