Tegal, Tolitoli, Hingga Papua Lockdown Lokal, Tanda Pemerintah Gagal Potret Kecemasan Daerah

Ketidaktegasan pemerintah pusat selama ini mengakibatkan sejumlah kepala daerah berani mengambil inisiatif masing-masing menerapkan local lockdown. Sekalipun mereka mengabaikan UU Karantina Kesehatan yang menyebut wewenang itu ada di pemerintah pusat.

Bagi mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, apa yang terjadi tersebut menandakan kebijakan pusat gagal memotret kecemasan dan kenyataan di daerah.

“Pemerintah pusat bahkan kehilangan wibawa dan kepercayaan dari publik dalam penanganan Covid-19. Selain buang-buang waktu 2 bulan lebih, pernyataan menteri-menteri tertentu juga dianggap menyesatkan dan dagelan,” tuturnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (30/3).

Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu mencatat, sejumlah kepala daerah yang memiliki keterbatasan berani mengambil risiko demi keselamatan rakyat mereka. Seperti di Papua, Tegal, Tasikmalaya, Tolitoli, Payakumbuh, dan Aceh.

“Banyak daerah tak siap dgn penanganan medis baik fasilitas rumah sakit, APD (alat perlindungan diri) dan sarana prasarana lainnya. Sementara jumlah pasien meningkat secara eksponensial,” terangnya.

Sikap serupa, sambungnya, harus juga dimiliki presiden sebagai kepala negara. Pemerintah tidak perlu menunggu jumlah korban lebih banyak, baru kemudian melakukan karantina wilayah.

Menurutnya, dampak ekonomi akibat kebijakan tersebut lebih mudah dikontrol daripada akibat penyebaran virus yang tidak kasat mata.

“Proyek-proyek mercusuar seperti pemindahan ibukota, pembangunan infrastruktur lain harus ditunda dan dananya dialihkan bagi keselamatan rakyat menghadapi wabah Covid-19,” terangnya.

“Kini saatnya karantina wilayah atau PSBB atau lockdown segera. Kita tak ingin mengalami situasi lebih buruk dari Italia,” tutup Fadli Zon.