Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut tengah mengkaji kebijakan karantina wilayah guna efektivitas pencegahan wabah virus corona.
Menyikapi itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyampaikan beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan pemerintah sebelum melakukan upaya karantina wilayah di dalam peraturan pemerintah (PP).
Pemerintah diharapkan menuangkan berbagai aturan penting yang harus diikuti semua pihak selama karantina wilayah dilakukan. Ada banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang harus diatur. Ini maksudkan agar karantina wilayah tidak berdampak terlalu buruk bagi kehidupan masyarakat.
“Karantina wilayah itu kan pasti memiliki dampak tidak baik. Nah, PP itu mestinya perlu mengantisipasi dampak-dampak tidak baik yang mungkin ditimbulkannya,†ujar Saleh lewat keterangan tertulisnya, Minggu (29/3).
Selanjutnya, kata Saleh, dari sisi pelayanan kesehatan di dalam PP tersebut harus ada soal aturan edukasi, komunikasi, dan informasi bagi masyarakat mengenai karantina wilayah atau penanganan saat isolasi mandiri di rumah.
“Artinya, walaupun dalam masa karantina wilayah, aktivitas pelayanan kesehatan tetap jalan sebagaimana mestinya,†kata mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Selain itu, kata Saleh, perlu juga diatur bagaimana proses pembelajaran di sekolahan dan perkuliahaan tetap jalan. Ada legalisasi terkait proses belajar mengajar secara virtual.
“Penutupan sekolah dan kampus tidak berarti meniadakan proses belajar-mengajar,†tandasnya.
