Berita

Anies Baswedan ingatkan informasi soal corona harus transparan/Repro

Politik

Untuk Putus Penyebaran Corona, Anies: Kalau Ada Kasus, Ungkapkan Secara Transparan

MINGGU, 29 MARET 2020 | 03:46 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Mayoritas sistem pelayanan kesehatan di dunia tak ada yang siap menghadapi pandemik. Termasuk di Indonesia yang sangat terlihat gelagapan untuk mengatasi lonjakan jumlah pasien virus corona dalam waktu singkat.

Bagaimanapun, seluruh sistem pelayanan kesehatan punya ambang batas. Ketika ambang batas itu dilampaui oleh sebuah pandemik seperti corona, maka dapat dipastikan ada banyak pasien yang tidak tertangani, yang berujung dengan kematian pasien.

Dalam program acara diskusi di channel YouTube Dedy Corbuzier, Jumat (26/3), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui kalau sistem pelayanan yang dimiliki Indonesia memang masih terbatas.


Anies mengambil contoh, "Di Jakarta kapasitasnya misal katakanlah 1.000. Maka ketika ada 50-60 kasus masih tertangani. Naik jadi 500 kasus masih tertangani. Begitu menjadi 1.000 sudah mulai padat, semua dokter sudah pasti setengah mati. Naik lagi menjadi 2.000-5.000 kasus, sistem pelayanan tak akan mampu menangani."

"Dan ini bukan dialami Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ini yang jadi pelajaran dari sistem pelayanan kesehatan di dunia. Sistem pelayanan kesehatan itu tidak didesain untuk melayani epidemik, apalagi pandemik. Mungkin ada yang siap, seperti Singapura," tambahnya.

Untuk itu, tegas Anies, yang harus diutamakan sekarang adalah menekan penyebaran corona dengan maksimal. Jangan sampai jumlah kasus meningkat melebihi kapasitas.

"Ini artinya, kalau ada kasus, ungkapkan secara transparan, dari awal transparan. Si A kena, maka A diberitahu supaya dia bisa memberi tahu tetangganya, keluarganya, koleganya. Sehingga kelompok itu bisa langsung diisolir," jelas mantan Mendikbud ini.

"Mereka kemudian melakukan karantina mandiri, supaya mereka bisa melewatkan di mana virus itu tumbuh dan kemudian virus itu mati. Maka circle itu putus," demikian Anies.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya