Berita

Dedi Mulyadi usulkan seluruh pejabat negara ikut potong gaji/Istimewa

Politik

Setuju Gaji Anggota DPR Dipotong, Dedi Mulyadi: Berlaku Untuk Pejabat Negara Juga

KAMIS, 26 MARET 2020 | 15:41 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi setuju semua gaji anggota DPR dipotong untuk membantu penanganan wabah virus corona atau Covid-19.

Dedi mengatakan, jumlah gaji yang dipotong bisa sampai separuh.

“Saya setuju usulan pemotongan gaji para anggota DPR separuh dan dananya disalurkan ke rumah sakit rujukan di dapil masing-masing,” kata Dedi melalui sambungan telepon, di Purwakarta, Kamis (26/3).


Akan tetapi, lanjut Dedi, pemotongan gaji jangan hanya berlaku untuk anggota DPR. Tetapi juga untuk semua pejabat di negeri ini. Mulai tingkat menteri, gubernur, bupati, hingga walikota.

“Karena negeri ini perlu teladan,” kata mantan bupati Purwakarta dua periode ini.

Dedi menambahkan, uang itu bisa dialokasikan untuk membeli kebutuhan perlengkapan tenaga medis yang menangani corona, seperti alat pelindung diri (APD). Sebagian diberikan kepada tenaga medis sebagai stimulus.

Khusus anggota DPR, kata Dedi, dana dari pemotongan gaji jangan tersentral di pusat. Tetapi dikumpulkan untuk langsung disumbangkan ke rumah sakit rujukan di daerah masing-masing.

“Tinggal dibagi. Anggota DPR berapa sih di daerah. Tinggal keridhaannya didata. Uangnya mau diserahkan ke RS mana. Bikin daftar RS, lalu isi. Penggunaan uangnya untuk pembelian APD dan stimulus tenaga medis,” ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Dedi juga mengimbau tes corona atau rapid test untuk pejabat, mulai anggota DPR, menteri hingga pejabat di daerah harus dilakukan di akhir. Ia meminta dahulukan pemeriksaan untuk masyarakat dan tenaga medis.

“Kalau kita mau berpihak pada publik, maka seluruh pejabat itu diperiksanya nanti belakangan. Semuanya, bukan hanya anggota DPR, tetapi untuk semua para pejabat negara. Periksa terlebih dahulu masyarakat, perawat, dan tenaga medis,” ungkapnya.

Menurutnya, sudah menjadi konsekuensi jabatan bahwa para pejabat harus mendahulukan kesehatan publik. Kata Dedi, pejabat itu ibarat ibu yang bangun lebih pagi dan memasak, tetapi makannya belakangan. Setelah memastikan semua anaknya makan, baru dia makan.

“Itu yang dilakukan ibu kita dulu,” demikian Dedi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya