Virus Covid-19, Nasib Rakyat Dan Kebijakan Politik?

VIRUS Covid 19 telah meluluhlantahkan ekonomi politik dunia. Sejak virus tersebut muncul di Wuhan China, semua negara menjadi siaga tanpa terkecuali. Bahkan Indonesia harus mendapat tekanan dari WHO dan negara-negara lain dalam menangani virus tersebut.

Pernyataan para pejabat dari Presiden sampai menteri yang kurang serius menghadapi virus Covid-19 menjadi bumerang bagi dirinya dan bangsa sendiri.

Bahkan Gubernur DKI Jakarta yang tegas membuat instruksi Gubernur saja, besoknya disalahkan oleh Menkes kita. Tapi sehari kemudian Jokowi di Istana didampingi Menkes mengumumkan bahwa ada dua korban di kota Depok yang terserang virus Covid-19. Lucu dan geli melihat tingkah para pejabat kita menghadapi virus Covid-19. Sepertinya nyawa lebih dikesampingkan daripada investasi.

Gagal Paham

Kebijakan yang terlambat pasti akan memberikan dampak yang sangat besar dari kasus di atas. Sebab virus Covid-19 belum ada obatnya. Bahkan WHO saja masih belum berani mengumumkan antivirusnya. Sementara korban berjatuhan, bahkan negara maju seperti Italia menjadikan virus ini momok dan memberlakukan lockdown secara nyata dan tegas.

Arab Saudi yang menjadi rujukan umat Islam sedunia juga melakukan lockdown, sampai umrah dan haji ditunda dulu dan Arab melakukan pembersihan besar-besaran di sekitar Kabah, tempat utama umat Islam beribadah. Sementara New York juga melakukan lockdown demi menghentikan peredaran wabah virus tersebut meluas.

Kita harus belajar dari Vietnam dan Singapura, yang secara cepat melakukan antisipasi dan hasilnya semua yang kena virus Covid-19 di Vietnam sembuh dan di negara Singapura zero kematian.

Melihat kesigapan negara lain kita jadi terbengong-bengong, di mana Indonesia seperti negara "auto pilot". Tak ada arahan jelas dan yang ada polemik antarpejabat yang mencari pembenaran.

Gagal paham adalah bahasa yang keluar dari banyak orang yang melihat lambatnya kesigapan pemerintah kita. Yang menarik adalah munculnya kebijakan memberi diskon tiket pesawat ke berbagai daerah dalam kondisi serbuan virus dengan menularnya lewat orang asing.

Mempertanyakan Kebijakan Politik

Jokowi sebagai Presiden dinilai memiliki visi yang baik dalam pembangunan infrastruktur, namun tak punya visi yang jelas dalam hal keselamatan masyarakat di tengah wabah virus Corona. Kegagapan para menterinya disebut turut andil dalam situasi itu.

Sejak wabah Corona melanda, Pemerintah dihujani kritik karena malah mendahulukan kebijakan terkait perekonomian, ketimbang keselamatan warga. Serta cenderung menganggap enteng wabah. Misalnya, diskon tiket pesawat, membayar influencer. Jokowi dan para pejabat juga bersikukuh Indonesia bebas Corona dan mengundang dunia berkunjung ke Indonesia.

Bahkan masker, antiseptik yang dibutuhkan saja langka. Kalaupun ada harganya mahal. Sementara itu berbagai daerah membuat keputusannya sendiri, walaupun pemerintah pusat melarangnya. Pertanyaannya untuk apa menunda lockdown sementara dan membangkitkan solidaritas bersama?

Pertanyaan itu muncul karena pemerintah tidak memberikan kepastian kepada rakyat yang mengalami kepanikan. Turunnya Inpres nomer 40 tahun 2020 juga tidak memberikan dampak terhadap kepanikan rakyat.

Hal yang menggelikan adalah setelah ada Menteri positif kena virus Covid-19, banyak yang meninggal seperti dokter, perawat, akademisi, staf khusus menteri, dan rakyat kebanyakan. Belum lagi yang  dianggap positif terkena virus Covid-19.

Di sisi lain Jokowi dan para menteri tetap tidak mau membuka seluas-luasnya soal data sebaran korban Corona serta tak mau menerapkan lockdown atau isolasi total. Padahal, masyarakat perlu tahu lokasi-lokasi yang perlu dihindari atau diwaspadai.

Jokowi selalu berdalih tak ingin masyarakat panik, khusus terkait wabah Corona. Dan beralasan bahwa Corona bukan soal asal daerah, tapi sebaran orang per orang. Lantas pertanyaannya untuk apa Inpres dikeluarkan?

Di saat yang sama, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Sri Sultan HB X, dan beberapa kepala daerah aktif membagi informasi, baik soal sebaran daerah wabah maupun korbannya, meminta tes Corona secara massal di daerah, serta meliburkan sekolah dan perkantoran.

Melihat di atas, kita hanya bisa berharap terhadap pemerintah tentang kebijakan politiknya demi nasib rakyat Indonesia. Janganlah nyawa dijadikan korban atas nama investasi. Saatnya negara hadir dengan pemimpin yang memberikan dorongan optimisme di tengah perekonomian yang terpuruk.

Himawan Sutanto
Aktivis 80-an