Berita

Penyemprotan disinfektan/Net

Politik

Realokasi Anggaran Daerah Penting Disegerakan Agar RT/RW Bisa Bergerak

RABU, 25 MARET 2020 | 10:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan realokasi anggaran perjalanan dinas dan beberapa anggaran lainnya yang terhitung tidak penting.

Direktur Manajemen Penanggulanagan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Syafrizal mengatakan, realokasi anggaran itu mesti dilakukan. Mengingat dananya bisa digunakan untuk penanganan dan pencegahan wabah virus corona atau Covid-19. 

"Kegiatan-kegiatan yang dirasakan tidak penting atau tidak perlu dilaksanakan sekarang, maka bisa direalokasi menjadi anggaran penanganan, seperti belanja perjalanan dinas," ucap Syafrizal di Gedung Graha BNPB, Jalan Pramuka Raya, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (25/3).

Anggaran perjalanan dinas Pemda yang akan direalokasi itu, disebutkan Syafrizal, akan digunakan untuk sejumlah hal. Misalnya, dalam rangka kegiatan penanganan ialah untuk penambahan kapasitas rumah sakit dan ruangan isolasi.

Selain itu, dalam rangka pencegahan, misalnya pengadaan disinfektan, pengadaan alat pelindung diri (APD), dan juga tindakan tindakan mitigasi maupun sosialisasi.

"Mulai dari level provinsi kabupaten kota, kemudian Kecamatan, Kelurahan, Desa sampai ke RT/RW, Semuanya perlu digerakkan," Syafrizal memaparkan.

Saat ini, lanjut Syafrizal, pemerintah juga tengah mekinimalisir angka penularan virus corona, yakni dengan cara menerapkan kebijakan social distancing (pembatasan kegiatan sosial) dan self isolated (isolasi mandiri) di masyarakat.

Oleh karena itu, perlu ada jaminan bagi masyarakat yang melakukan work from home, school from home and stay at home, terkait dengan kebutuhan logistiknya.

"Ini perlu disupport dengan kebutuhan dasar. Oleh karenanya Pemda perlu juga mengalokasikan untuk mencukupkan kebutuhan layanan dasar, seperti logistik dan lain semacamnya," demikian Syafrizal.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya