Berita

Orang-orang menggunakan masker untuk menghentikan penyebaran virus corona/Net

Dunia

Istilah "Virus China" Donald Trump Telah Picu Rasisme Dan Xenophobia Terhadap Orang Asia Timur

SELASA, 24 MARET 2020 | 15:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Selain harus menghentikan penyebaran virus corona atau Covid-19, pemerintah negara-negara dunia juga harus membasmi distriminasi rasial yang terjadi akibat wabah tersebut.

Demikian yang disampaikan oleh seorang pejabat PBB, E. Tendayi Achiume ketika berpidato untuk Hari Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial pada Sabtu (21/3).

"Krisis seperti pandemi virus corona mengingatkan kita bahwa kita semua terhubung dengan kesejahteraan kita yang saling bergantung," ujarnya seperti dimuat AA.


Ada pun Achiume juga menyoroti diskriminasi hingga xenophobia yang disebabkan oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini yang mengganti istilah Virus Corona dengan Virus China.

"Sungguh mencemaskan untuk menyaksikan pejabat negara, termasuk Presiden Amerika Serikat, mengadopsi nama alternatif untuk virus corona, Covid-19," terangnya.

"Jenis penggunaan nama geografis untuk virus ini menjadi akar dan menumbuhkan rasisme dan xenophobia. Dalam hal ini, ia berfungsi untuk mengisolasi dan menstigmatisasi individu-individu yang atau dianggap sebagai keturunan China atau keturunan Asia Timur lainnya," imbuh Achiume.

Menurutnya, retorika suatu pemimpin negara semacam itu tidak lah bertanggung jawab dan bukan masalah kecil. Mengingat, nama suatu penyakit sendiri penting bagi orang-orang yang terkena dampaknya secara langsung.

"Nama-nama penyakit tertentu memicu reaksi terhadap anggota komunitas agama dan etnis tertentu, serta memiliki konsekuensi berat," katanya.

Buktinya, selama dua bulan terakhir, orang-orang yang dikenal sebagai keturunan China atau Asia Timur menjadi serangan rasisme dan xenophobia yang dikaitkan dengan virus, jelas Achiume.

Serangan semacam itu berkisar dari penghinaan yang penuh kebencian hingga penolakan layanan hingga tindakan kekerasan yang brutal.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya