Berita

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman/RMOLJabar

Nusantara

Sepekan Tangani Wabah Corona, Pemkab Garut Sudah Gelontorkan Rp 5,5 Miliar

SELASA, 24 MARET 2020 | 09:09 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dalam mengatasi pandemik corona memang luar biasa besar. Di Kabupaten Garut, misalnya, Pemkab sudah menggelontorkan anggaran hingga Rp 5,5 miliar. Dana tersebut berpotensi terus bertambah besar mengingat pandemik corona masih belum teratasi.

Dana itu dikeluarkan setidaknya selama satu pekan lebih, terkait penanganan Covid-19. Anggaran itu digunakan salah satunya untuk pembelian alat pelindung diri (APD) dan berbagai keperluan lainnya.

Saat ini, ada 55 APD yang ada di RSUD dr Slamet. Pihaknya juga tengah memesan 750 APD dari distributor yang rencananya datang hari ini.


Pemkab Garut juga akan melakukan pergeseran anggaran mengingat anggaran BTT di Pemda diperkirakan tidak akan mencukupi untuk menanggulangi virus corona.

“Rp 2,8 miliar anggarannya dari pergeseran (anggaran pembangunan). Sisanya dari BTT (biaya tak terduga),” ucap Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman di Terminal Guntur, Senin (23/3).

Diakui Helmi, penanganan Covid-19 akan berdampak terhadap rencana pembangunan di Garut. Sejumlah proyek pembangunan bisa ditunda karena anggarannya dipakai dalam penanganan Covid-19.

“Pemda siapkan 5.000 paket sembako juga untuk masyarakat miskin. Kami juga rencanakan pemberian jadup (jatah hidup). Besarannya masih dibahas,” katanya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Sementara itu, Pemkab Garut juga berharap bisa secepatnya melakukan rapid test Covid-19. Pasalnya jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) setiap harinya terus bertambah.

“Belum sampai ke Garut (rapid test). Kami berharap secepatnya bisa dilakukan pemeriksaan. Terutama untuk yang PDP dan ODP,” kata Helmi.

Para pejabat di Pemkab Garut, lanjutnya, juga akan menjalani tes Covid-19 jika diinstruksikan oleh Gubernur Jabar. Semua langkah itu sebagai bagian dari pencegahan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya