Berita

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman/RMOLJabar

Nusantara

Sepekan Tangani Wabah Corona, Pemkab Garut Sudah Gelontorkan Rp 5,5 Miliar

SELASA, 24 MARET 2020 | 09:09 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dalam mengatasi pandemik corona memang luar biasa besar. Di Kabupaten Garut, misalnya, Pemkab sudah menggelontorkan anggaran hingga Rp 5,5 miliar. Dana tersebut berpotensi terus bertambah besar mengingat pandemik corona masih belum teratasi.

Dana itu dikeluarkan setidaknya selama satu pekan lebih, terkait penanganan Covid-19. Anggaran itu digunakan salah satunya untuk pembelian alat pelindung diri (APD) dan berbagai keperluan lainnya.

Saat ini, ada 55 APD yang ada di RSUD dr Slamet. Pihaknya juga tengah memesan 750 APD dari distributor yang rencananya datang hari ini.


Pemkab Garut juga akan melakukan pergeseran anggaran mengingat anggaran BTT di Pemda diperkirakan tidak akan mencukupi untuk menanggulangi virus corona.

“Rp 2,8 miliar anggarannya dari pergeseran (anggaran pembangunan). Sisanya dari BTT (biaya tak terduga),” ucap Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman di Terminal Guntur, Senin (23/3).

Diakui Helmi, penanganan Covid-19 akan berdampak terhadap rencana pembangunan di Garut. Sejumlah proyek pembangunan bisa ditunda karena anggarannya dipakai dalam penanganan Covid-19.

“Pemda siapkan 5.000 paket sembako juga untuk masyarakat miskin. Kami juga rencanakan pemberian jadup (jatah hidup). Besarannya masih dibahas,” katanya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Sementara itu, Pemkab Garut juga berharap bisa secepatnya melakukan rapid test Covid-19. Pasalnya jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) setiap harinya terus bertambah.

“Belum sampai ke Garut (rapid test). Kami berharap secepatnya bisa dilakukan pemeriksaan. Terutama untuk yang PDP dan ODP,” kata Helmi.

Para pejabat di Pemkab Garut, lanjutnya, juga akan menjalani tes Covid-19 jika diinstruksikan oleh Gubernur Jabar. Semua langkah itu sebagai bagian dari pencegahan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya