Berita

Jubir PKS Pipin Sopian/Ist

Politik

Rapid Test Corona Harus Diprioritaskan Bagi Masyarakat Kecil Dan Tim Medis, Bukan Anggota DPR

SENIN, 23 MARET 2020 | 18:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

DPR RI dan pemerintah didesak agar membatalkan rencana pelaksanaan Rapid Test Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarga.

Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan, rapid test seharusnya diutamakan bagi masyarakat kecil dan tim medis yang berpotensi terpapar virus corona baru (Covid-19).

"Sebaiknya rapid test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. Kami tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Covid-19 lebih membutuhkan segera," tegas Pipin di Jakarta, Senin (23/3).


Menurutnya, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan wabah Covid-19 ini saat ini seharusnya sikap kenegarawanan para pejabat publik ditunjukkan kepada rakyatnya.

"Sebaiknya tunjukan sikap empati kepada masyarakat. Berikan prioritas bagi yang membutuhkan. Kecuali, jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silahkan," katanya.

Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menegaskan bahwa kondisi saat ini alat tes kita masih terbatas. Pemerintahan Presiden Jokowi harus punya prioritas yang jelas dan tanggungjawab yang tegas dalam menangani ini. Bukan berdasar jabatan.

"Saat ini kita butuh mengetes sebanyak mungkin rakyat yang rawan terpapar Covid-19. Itu yang harus diutamakan," tuturnya.

Saat ini, masih menurut Pipin, dibutuhkan keberanian pemerintahan Jokowi melakukan langkah-langkah drastis untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

"Mencla-mencle dan hanya memikirkan elite adalah kesalahan besar pembuat kebijakan di masa pandemik seperti ini," tutup dia.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya