Berita

Jubir PKS Pipin Sopian/Ist

Politik

Rapid Test Corona Harus Diprioritaskan Bagi Masyarakat Kecil Dan Tim Medis, Bukan Anggota DPR

SENIN, 23 MARET 2020 | 18:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

DPR RI dan pemerintah didesak agar membatalkan rencana pelaksanaan Rapid Test Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarga.

Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan, rapid test seharusnya diutamakan bagi masyarakat kecil dan tim medis yang berpotensi terpapar virus corona baru (Covid-19).

"Sebaiknya rapid test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. Kami tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Covid-19 lebih membutuhkan segera," tegas Pipin di Jakarta, Senin (23/3).


Menurutnya, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan wabah Covid-19 ini saat ini seharusnya sikap kenegarawanan para pejabat publik ditunjukkan kepada rakyatnya.

"Sebaiknya tunjukan sikap empati kepada masyarakat. Berikan prioritas bagi yang membutuhkan. Kecuali, jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silahkan," katanya.

Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menegaskan bahwa kondisi saat ini alat tes kita masih terbatas. Pemerintahan Presiden Jokowi harus punya prioritas yang jelas dan tanggungjawab yang tegas dalam menangani ini. Bukan berdasar jabatan.

"Saat ini kita butuh mengetes sebanyak mungkin rakyat yang rawan terpapar Covid-19. Itu yang harus diutamakan," tuturnya.

Saat ini, masih menurut Pipin, dibutuhkan keberanian pemerintahan Jokowi melakukan langkah-langkah drastis untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

"Mencla-mencle dan hanya memikirkan elite adalah kesalahan besar pembuat kebijakan di masa pandemik seperti ini," tutup dia.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya