Berita

korban virus corona di wuhan/net

Publika

Pembangunan Minus Kemanusiaan

SENIN, 23 MARET 2020 | 18:14 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

KEMAJUAN menghadirkan dehumanisasi. Kehilangan sentuhan kemanusiaan. Fokus pembangunan adalah pertumbuhan dengan segala aspek turunan yang ditimbulkan.

Kesejahteraan adalah tujuan yang ingin dicapai, dan dinyatakan dalam berbagai mimbar kampanye politik. Praktik yang dihasilkan, kenyataannya tidaklah linier dengan kumandang retorika.

Pada buku Joseph E Stiglitz, Amartya Sen dan Jean Paul Fitoussi, Mengukur Kesejahteraan, 2011, kita dapat memahami bagaimana gembar-gembor pembangunan membawa ilusi dan mimpi dalam cita-cita kesejahteraan. Alih-alih kemakmuran, kita justru terjatuh pada arus dehumanisasi.


Angka-angka disembah layaknya penentu keberhasilan. Padahal, angka-angka kerap dimanipulasi untuk berbagai kepentingan tertentu. Bagi peminat studi ekonomi pembangunan, buku ini jelas sangat penting. Kajian kesejahteraan mengambil porsi terbesar dalam pembahasan pembangunan.

Apakah pembangunan, mampu menjawab kebutuhan substansial bagi manusia? Tantangan yang dimajukan melalui buku ini, adalah ajuan tesis tentang miskonsepsi perhitungan kesejahteraan.

Format tradisional atas ukuran kemakmuran, dilakukan dengan menggunakan indikator tunggal. Nilai Produk Domestik Bruto -PDB sebagai akumulasi dari seluruh total produksi barang dan jasa, menjadi acuan yang kerap disitir.

Rumusan yang dimajukan melalui buku ini, mempergunakan adopsi Indeks Pembangunan Manusia -IPM. Kombinasi kedua orientasi ini memang tidak mudah, PDB berfokus pada aspek produksi, sedangkan IPM terkonsentrasi di sisi individu secara subjektif.

Dengan begitu, format ukuran menjadi meluas, termasuk: pendidikan, kesehatan, aktivitas pribadi, keterlibatan sosial politik, hingga ukuran mikro di level rumah tangga. Angka-angka makro kerap berbohong.

Sejatinya angka numerik, adalah sarana hitung pengukuran. Mewakili aspek kuantitatif yang bebas kepentingan. Hal itu menjadi berbeda, ketika angka-angka mulai dibaca, dipersepsi, dijadikan dasar kebijakan. Terdapat kepentingan disana.

Ukuran kesejahteraan, menurut para penulis ditempatkan pada kerangka makna individu. Diberi sentuhan kualitatif secara subjektif. Indikatornya atas apa yang dirasakan dalam kebutuhan keseharian.

Perdebatan ini, nampaknya sudah lama terjadi. Sejak jaman dulu, Phytagoras sudah berbicara, tentang Universal Matesis, bahwa apa-apa yang tidak terukur tidaklah eksis. Tidaklah sepenuhnya benar.

Terlebih karena keberadaan, bukan tentang dunia di luar sana, tetapi lebih tentang makna kehadiran diri individu. Sekarang, jika setiap hari kita disuguhkan pada angka-angka korban Corona, maka apa artinya? Bergantung kepentingan masing-masing.

Para akademisi dan ilmuwan kemudian berbicara tentang dampak ekonomi, sosial bahkan politik, tetapi luput membaca dampak yang paling hakiki.

Tentang dampak kemanusiaan, serta tentang eksistensi manusia itu sendiri. Akankah kita justru menguatkan ego individu, ataukah bersama-sama mengembangkan basis kemanusiaan dalam menghadapi wabah pandemi?

Lantas, apakah ukuran kesejahteraan, menjadi berguna di situasi yang pelik ini? Para pengguna formula angka-angka dalam merumuskan kebijakan publik, perlu sesekali membayangkan wajah-wajah korban dan keluarganya, di luar soal angka-angka semata.

Penulis sedang menempuh Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya