Berita

korban virus corona di wuhan/net

Publika

Pembangunan Minus Kemanusiaan

SENIN, 23 MARET 2020 | 18:14 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

KEMAJUAN menghadirkan dehumanisasi. Kehilangan sentuhan kemanusiaan. Fokus pembangunan adalah pertumbuhan dengan segala aspek turunan yang ditimbulkan.

Kesejahteraan adalah tujuan yang ingin dicapai, dan dinyatakan dalam berbagai mimbar kampanye politik. Praktik yang dihasilkan, kenyataannya tidaklah linier dengan kumandang retorika.

Pada buku Joseph E Stiglitz, Amartya Sen dan Jean Paul Fitoussi, Mengukur Kesejahteraan, 2011, kita dapat memahami bagaimana gembar-gembor pembangunan membawa ilusi dan mimpi dalam cita-cita kesejahteraan. Alih-alih kemakmuran, kita justru terjatuh pada arus dehumanisasi.

Angka-angka disembah layaknya penentu keberhasilan. Padahal, angka-angka kerap dimanipulasi untuk berbagai kepentingan tertentu. Bagi peminat studi ekonomi pembangunan, buku ini jelas sangat penting. Kajian kesejahteraan mengambil porsi terbesar dalam pembahasan pembangunan.

Apakah pembangunan, mampu menjawab kebutuhan substansial bagi manusia? Tantangan yang dimajukan melalui buku ini, adalah ajuan tesis tentang miskonsepsi perhitungan kesejahteraan.

Format tradisional atas ukuran kemakmuran, dilakukan dengan menggunakan indikator tunggal. Nilai Produk Domestik Bruto -PDB sebagai akumulasi dari seluruh total produksi barang dan jasa, menjadi acuan yang kerap disitir.

Rumusan yang dimajukan melalui buku ini, mempergunakan adopsi Indeks Pembangunan Manusia -IPM. Kombinasi kedua orientasi ini memang tidak mudah, PDB berfokus pada aspek produksi, sedangkan IPM terkonsentrasi di sisi individu secara subjektif.

Dengan begitu, format ukuran menjadi meluas, termasuk: pendidikan, kesehatan, aktivitas pribadi, keterlibatan sosial politik, hingga ukuran mikro di level rumah tangga. Angka-angka makro kerap berbohong.

Sejatinya angka numerik, adalah sarana hitung pengukuran. Mewakili aspek kuantitatif yang bebas kepentingan. Hal itu menjadi berbeda, ketika angka-angka mulai dibaca, dipersepsi, dijadikan dasar kebijakan. Terdapat kepentingan disana.

Ukuran kesejahteraan, menurut para penulis ditempatkan pada kerangka makna individu. Diberi sentuhan kualitatif secara subjektif. Indikatornya atas apa yang dirasakan dalam kebutuhan keseharian.

Perdebatan ini, nampaknya sudah lama terjadi. Sejak jaman dulu, Phytagoras sudah berbicara, tentang Universal Matesis, bahwa apa-apa yang tidak terukur tidaklah eksis. Tidaklah sepenuhnya benar.

Terlebih karena keberadaan, bukan tentang dunia di luar sana, tetapi lebih tentang makna kehadiran diri individu. Sekarang, jika setiap hari kita disuguhkan pada angka-angka korban Corona, maka apa artinya? Bergantung kepentingan masing-masing.

Para akademisi dan ilmuwan kemudian berbicara tentang dampak ekonomi, sosial bahkan politik, tetapi luput membaca dampak yang paling hakiki.

Tentang dampak kemanusiaan, serta tentang eksistensi manusia itu sendiri. Akankah kita justru menguatkan ego individu, ataukah bersama-sama mengembangkan basis kemanusiaan dalam menghadapi wabah pandemi?

Lantas, apakah ukuran kesejahteraan, menjadi berguna di situasi yang pelik ini? Para pengguna formula angka-angka dalam merumuskan kebijakan publik, perlu sesekali membayangkan wajah-wajah korban dan keluarganya, di luar soal angka-angka semata.

Penulis sedang menempuh Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Komjen Dedi Ultimatum, Jangan Lagi Ada Anggapan Masuk Polisi Bayar!

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:12

UPDATE

Prabowo-Erdogan Saksikan Penandatanganan 12 MoU Kerja Sama

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:35

Prabowo Tanggung Beban Utang Jokowi, Pemerintahan Jadi Korban Efisiensi Anggaran

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:34

KPK Jangan Jadi Alat Kepentingan dalam Kasus Hasto

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:32

Volume Transaksi AgenBRILink Tembus Rp1.583 Triliun per Akhir 2024

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:09

Bertemu Erdogan, Prabowo Tekankan Penguatan Kemitraan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:58

Mandiri Investment Forum 2025, Strategi Investasi dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:53

Ketua Komisi VII Pastikan Tak Ada Kontributor dan Karyawan TVRI-RRI yang Dirumahkan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:51

Anggaran KPU Dipangkas Hampir Rp 1 Triliun

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:40

Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Tepat, Pengamat: Penyusunan Selama Ini Ugal-ugalan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:35

Singgung Efisiensi, Hasto Minta Kepala Daerah PDIP Tak Berpikir Anggaran Dulu

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:31

Selengkapnya