Berita

korban virus corona di wuhan/net

Publika

Pembangunan Minus Kemanusiaan

SENIN, 23 MARET 2020 | 18:14 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

KEMAJUAN menghadirkan dehumanisasi. Kehilangan sentuhan kemanusiaan. Fokus pembangunan adalah pertumbuhan dengan segala aspek turunan yang ditimbulkan.

Kesejahteraan adalah tujuan yang ingin dicapai, dan dinyatakan dalam berbagai mimbar kampanye politik. Praktik yang dihasilkan, kenyataannya tidaklah linier dengan kumandang retorika.

Pada buku Joseph E Stiglitz, Amartya Sen dan Jean Paul Fitoussi, Mengukur Kesejahteraan, 2011, kita dapat memahami bagaimana gembar-gembor pembangunan membawa ilusi dan mimpi dalam cita-cita kesejahteraan. Alih-alih kemakmuran, kita justru terjatuh pada arus dehumanisasi.


Angka-angka disembah layaknya penentu keberhasilan. Padahal, angka-angka kerap dimanipulasi untuk berbagai kepentingan tertentu. Bagi peminat studi ekonomi pembangunan, buku ini jelas sangat penting. Kajian kesejahteraan mengambil porsi terbesar dalam pembahasan pembangunan.

Apakah pembangunan, mampu menjawab kebutuhan substansial bagi manusia? Tantangan yang dimajukan melalui buku ini, adalah ajuan tesis tentang miskonsepsi perhitungan kesejahteraan.

Format tradisional atas ukuran kemakmuran, dilakukan dengan menggunakan indikator tunggal. Nilai Produk Domestik Bruto -PDB sebagai akumulasi dari seluruh total produksi barang dan jasa, menjadi acuan yang kerap disitir.

Rumusan yang dimajukan melalui buku ini, mempergunakan adopsi Indeks Pembangunan Manusia -IPM. Kombinasi kedua orientasi ini memang tidak mudah, PDB berfokus pada aspek produksi, sedangkan IPM terkonsentrasi di sisi individu secara subjektif.

Dengan begitu, format ukuran menjadi meluas, termasuk: pendidikan, kesehatan, aktivitas pribadi, keterlibatan sosial politik, hingga ukuran mikro di level rumah tangga. Angka-angka makro kerap berbohong.

Sejatinya angka numerik, adalah sarana hitung pengukuran. Mewakili aspek kuantitatif yang bebas kepentingan. Hal itu menjadi berbeda, ketika angka-angka mulai dibaca, dipersepsi, dijadikan dasar kebijakan. Terdapat kepentingan disana.

Ukuran kesejahteraan, menurut para penulis ditempatkan pada kerangka makna individu. Diberi sentuhan kualitatif secara subjektif. Indikatornya atas apa yang dirasakan dalam kebutuhan keseharian.

Perdebatan ini, nampaknya sudah lama terjadi. Sejak jaman dulu, Phytagoras sudah berbicara, tentang Universal Matesis, bahwa apa-apa yang tidak terukur tidaklah eksis. Tidaklah sepenuhnya benar.

Terlebih karena keberadaan, bukan tentang dunia di luar sana, tetapi lebih tentang makna kehadiran diri individu. Sekarang, jika setiap hari kita disuguhkan pada angka-angka korban Corona, maka apa artinya? Bergantung kepentingan masing-masing.

Para akademisi dan ilmuwan kemudian berbicara tentang dampak ekonomi, sosial bahkan politik, tetapi luput membaca dampak yang paling hakiki.

Tentang dampak kemanusiaan, serta tentang eksistensi manusia itu sendiri. Akankah kita justru menguatkan ego individu, ataukah bersama-sama mengembangkan basis kemanusiaan dalam menghadapi wabah pandemi?

Lantas, apakah ukuran kesejahteraan, menjadi berguna di situasi yang pelik ini? Para pengguna formula angka-angka dalam merumuskan kebijakan publik, perlu sesekali membayangkan wajah-wajah korban dan keluarganya, di luar soal angka-angka semata.

Penulis sedang menempuh Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya