Berita

Robert Muda Hartawan/Net

Bisnis

Di Tengah Corona, HIPMI Minta Pelaku Ekonomi Tidak Lakukan PHK Besar-besaran

SABTU, 21 MARET 2020 | 10:16 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Perekonomian global masih akan dihadapkan dengan tantangan yang cukup besar. Di tengah upaya memperbaiki kinerja perekonomian, selain peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah dan belum selesainya isu perang dagang antara AS dan China, dunia juga dihadapkan pada kasus virus Corona (Coviv-19) yang dampaknya tidak dapat dikatakan kecil bagi perekonomian global.

Dengan kondisi tersebut, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mempunyai inisiatif untuk menggelar Forum Dialog HIPMI bersama para stakholder. Tema yang diambil yaitu "Pengusaha VS Corona: Strategi Pemerintah Bersama Pengusaha Hadapi Pandemi Corona".

Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Robert Muda Hartawan mengatakan, bahwa untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional, maka HIPMI menghimbau kepada seluruh pelaku ekonomi di seluruh Indonesia untuk tetap menjalankan usaha dan menjaga produktivitas bisnisnya seperti biasa dengan tetap mempertimbangkan keamanan, kebersihan, dan dampak penyebaran virus corona.


Robert juga menghimbau kepada seluruh pelaku ekonomi nasional dalam rangka menghadapi situasi ekonomi yang akan datang tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang mencederai ketahanan ekonomi nasional. Misalnya dengan melakukan PHK tenaga kerja besar-besaran yang akan meningkatkan pengangguran.

"Situasi sulit karena virus corona akan kita lalui bersama-sama. HIPMI akan berjuang keras mempertahankan usaha setiap anggota, supaya terus berjalan dan tidak ada PHK. Kita juga berharap pemerintah bisa membantu pengusaha muda," ujar Robert, dalam acara HIPMI Policy Discussion yang dilakukan secara online (Live Streaming) di di Jakarta, Jumat (20/3).

Robert juga berpesan kepada seluruh pelaku ekonomi nasional untuk tidak mengambil keuntungan sesaat di atas penderitaan rakyat dengan menimbun bahan pokok atau kebutuhan masyarakat dengan tujuan agar dapat menjual dengan harga tinggi di masa yang akan datang. Kemudian, para stakeholder ekonomi nasional baik pengusaha, buruh, pemerintah, UMKM mengedepankan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan dan bertindak.

"Para stakeholder harus bekerja bersama untuk menciptakan kondisi dan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) ketimbang berselisih. Bersama-sama kita semua bisa menghadapi situasi yang sangat tidak menentu ini," ucapnya.

Dia berharap, pemerintah pusat dan daerah fokus mengatasi penyebaran virus corona supaya cepat terkendali, dan mendukung pengusaha khususnya pengusaha muda melalui stimulus ekonomi yang terbaik, baik dari sisi perpajakan, kredit/cash flow, maupun keringanan beban operasional dari aspek listrik atau air yg menjadi milik negara.

"Stimulus diperlukan dalam jangka waktu menyesuaikan kondisi mungkin bisa satu tahun. Kemudian ketahanan pangan perlu sekali diperhatikan," harapnya.

Robert pun bercerita mengenai para pengusaha yang sudah merasakan dampaknya. Menurutnya, sektor yang terkena dampak paling parah dari corona adalah pariwisata. Seperti misalnnya event-event, restoran, dan perhotelan.

"Kalau restoran sepi, distributor/supplier juga drop. HIPMI menghimbau kepada pemerintah untuk fokus dengan pos nya masing-masing. Kita berharap sesuai, bisa terkendali dan secepatnya bisa diatasi. Seperti kredit, tidak semua UMKM menggunakan KUR walaupun usahanya kecil. UMKM juga tapi kreditnya bukan kredit KUR. itu juga perlu dipikirkan oleh pemerintah atau perbankan," ungkapnya.

Dengan demikian, dirinya pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan berharap ada langkah-langkah dari pemerintah. Selain itu, Robert juga mengusulkan kepada pemerintah terkait untuk mengadakan help desk di masing-masing pos kementerian

"Prinsipnya apresiasi dengan kebijakan yang ada, perlu percepatan. Untuk membantu agar ada help desk untuk setiap kementerian / lembaga," tutup Robert.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya