Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Bisnis

Sri Mulyani: Insentif Harga Gas Hanya Diberikan Untuk Perusahaan Berkinerja Baik

KAMIS, 19 MARET 2020 | 05:28 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penurunan harga gas industri yang akan berlaku mulai 1 April 2020 memberikan konsekuensi besar kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Oleh karenanya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa insentif berupa penurunan harga gas diberikan hanya kepada perusahaan yang berkinerja baik.

“Karena skenario yang disampaikan Menteri ESDM hanya bisa jalan apabila ada kompensasi terhadap industri di sektor hilirnya, yaitu subsidi di BBM. Untuk listrik, berarti ini juga akan ada pengurangan subsidi di bidang listrik,” ujar Menkeu Sri Mulyani dilansir Setkab, Rabu (18/3).


Ia menjelaskan sinkronisasi perlu dilakukan secara hati-hati karena menyangkut keberlangsungan dari keseluruhan APBN.

“Presiden menginstruksikan kepada kita semua jangan sampai kita melindungi suatu hulu yang tidak efisien, yang kemudian menyebabkan seluruh perekonomian hilirnya menanggung beban,” sambungnya.

Ia menggarisbawahi, kebijakan penurunan gas industri ini akan berimplikasi kepada APBN. Oleh karenanya, perlu dipikirkan bagaimana menurunkan beban APBN menjadi lebih adil.

“Artinya memang subsidi harus diberikan kepada kelompok yang benar-benar harusnya mampu untuk bisa menciptakan keadilan di dalam perekonomian,” imbuh Menkeu.

Terkait perusahaan yang mendapat insentif harga gas, menurut Menkeu, sesuai arahan Presiden, kinerja dari perusahaan harus dilihat.

“Kami sebenarnya juga sudah melihat di industri pupuk ternyata ada yang menjadi baik, tapi ada juga yang terus memburuk. Jadi ini juga menjadi salah satu kriteria perusahaan yang akan mendapatkan insentif adalah mereka yang memiliki kinerja yang akan membaik,” sambungnya.

Dengan demikian, dukungan kepada industri betul-betul memberikan dampak positif, baik pada kinerja perusahaan dalam bentuk public margin, penciptaan kesempatan kerja, dan dari sisi pembayaran pajak.

“Dan inilah yang nanti kita akan kerja sama dengan Menteri Industri untuk melihat dampak dari policy ini terhadap industri tersebut,” tandasnya.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya