Berita

Prof Wiku Adisasmito/Net

Nusantara

Ternyata Banyaknya Pekerja Harian, Jadi Alasan Pemerintah Pilih Social Distancing Ketimbang Lockdown

RABU, 18 MARET 2020 | 14:06 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perdebatan wacana lockdown atau isolasi wilayah karena wabah virus corona baru (Covid-19) masih saja bergulir hingga hari ini. Namun belakangan, pemerintah menegaskan diri untuk tidak melakukan upaya preventif tersebut.

Alih-alih justru Presiden Joko Widodo memilih untuk menerapkan social distancing atau pembatasan kegiatan sosial, sebagaimana yang paling awal dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun demikian, dipilihnya social distancing untuk meminamilisir angka terjangkitnya corona, dikarenakan alasan ekonomis.


Tim Pakar Gugus Tugas Percepatanan Penanganan virus corona baru (Covid-19), Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan alasan tersebut dalam keterangan pers di Gedung Graha BNPB, Jalan Pramuka No. 38, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (18/3).

"Lockdown itu belum diambil oleh pemerintah karena lockdown itu artinya membatasi satu wilayah atau daerah. Itu memiliki implikasi ekonomi implikasi sosial dan implikasi keamanan," kata Guru Besar Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia ini.

Adapun alasan ekonomis dari diambilnya kebijakan social distancing, disebutkan Wiku Adisasmito, dengan cara mempertimbangkan faktor ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Di mana menurutnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang pekerjaannya didapatkan dari upah harian.

"Social distancing adalah yang paling efektif. Saudara-saudara sekalian sudah memahami bahwa di Indonesia banyak sekali orang yang bekerja dengan mengandalkan upah harian, dan itu juga salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah supaya aktivitas ekonominya tetap bisa berjalan," kata Wiku Adisasmito.

"Karena dengan lockdown orang berada dirumah semua, maka aktivitas ekonominya akan sulit untuk berjalan, dan itu secara ekonomi berbahaya. Maka dari itu, kita belum masuk ke dalam situasi dan kebijakan seperti itu (lockdown)," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pertunjukan ‘Ada Apa dengan Srimulat’ Sukses Kocok Perut Penonton

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:57

Peran Indonesia dalam Meredam Konflik Thailand-Kamboja

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:33

Truk Pengangkut Keramik Alami Rem Blong Hantam Sejumlah Sepeda Motor

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:13

Berdoa dalam Misi Kemanusiaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:59

Mualem Didoakan Banyak Netizen: Calon Presiden NKRI

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:36

TNI AL Amankan Kapal Niaga Tanpa Awak Terdampar di Kabupaten Lingga

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:24

Proyek Melaka-Dumai untuk Rakyat atau Oligarki?

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:58

Wagub Sumbar Apresiasi Kiprah Karang Taruna Membangun Masyarakat

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:34

Kinerja Polri di Bawah Listyo Sigit Dinilai Moncer Sepanjang 2025

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:19

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya