Oposisi Bisa Pahami Pemerintah Tidak Lakukan Lockdown Karena Efeknya Dahsyat

Pemerintah Malaysia telah menetapkan untuk memberlakukan karantina wilayah atau lockdown. Sementara di Indonesia, pemerintah masih berat untuk melakukannya.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan belum disahkan dan ditetapkan oleh pemerintah, dan hal ini menjadi PR pemerintah pusat.

"Ada beberapa hal, yang tentu UU Karantina PP-nya belum selesai, itu tugas pemerintah pusat untuk menetapkan dalam hal ini Presiden, sebagai pemegang otoritas penting," ujar politisi PKS ini saat ditemui saat acara malam penganugerahan politisi, di Hotel Kempinski Jakarta, Senin (16/3).

Menurut Mardani, pemerintah berat melakukan lockdown lantaran memiliki efek dahsyat bagi seluruh sektor terutama ekonomi, sosial dan politik.

"Tapi kita bisa slowdown, melambatkan. Caranya, sudah ada beberapa sekolah semua jenjang, sekolah di rumah. Bukannya libur ya, sekolah di rumah. Yang kerja work from home semua kerja di rumah," ucap penggagas #KamiOposisi.

"Masak ini sudah agak advance nih mengurangi, tapi private sama ASN-nya belum kerja di rumah malah penumpukan," tambahnya dengan nama mempertanyakan.

Mardani menyarankan tiga hal, yakni sekolah di rumah, ASN bekerja di rumah, dan private-nya atau pemegang kekuasaannya bekerja di rumah.

"Maka bisa separuh pergerakan dikurangi, kalau separuh pergerakan dikurangi (virus corona) melambat kan. Dari situ, buat saya yang paling berat, makanya saya mendukung pemerintah buat stimulus, buat usulan, stimulus paling utama, berikan kepada UMKM," ujarnya.

Pasalnya, jika harus slowdown, maka pekerja importan akan mengeluh. Lantaran tidak bekerja sehari sama seperti tidak makan.

"Nah ayo ditanggung sama pemerintah bekerja keras pemerintah membuat listnya gitu," tutup Mardani.