Berita

Ketua Umum FPI, KH. Ahmad Sobri Lubis/RMOL

Politik

Menhub Positif Corona, FPI: Presiden Dan Semua Menteri Harus Dikarantina Di Pulau Terpencil!

SELASA, 17 MARET 2020 | 00:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah, baik Presiden Joko Widodo maupun para menterinya perlu dikarantina usai salah satu menterinya dinyatakan positif virus corona atau Covid-19.

Menurut Front Pembela Islam (FPI), hal itu harus segera dilakukan lantaran Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi yang dinyatakan positif corona pernah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi dan menteri lainnya sebelum dinyatakan positif.

Permintaan itu merupakan salah satu poin maklumat yang dikeluarkan FPI pada Minggu kemarin (15/3). Surat maklumat yang diterima redaksi ditandatangani oleh Ketua Umum FPI, KH. Ahmad Sobri Lubis; Sekretaris Umum, Munarman, dan Imam Besar Habib Rizieq Shihab.


Menurut Ahmad Sobri Lubis, virus yang menjangkit Menhub harus dijadikan pelajaran bahwa penanganan corona tidak bisa dilakukan main-main.

"Bukti bahwa Menteri Perhubungan terinfeksi virus corona adalah sebuah pelajaran penting bahwa penanganan Pandemi virus Corona tidak bisa dilakukan secara amatiran dan main-main sekadar untuk pencitraan," bunyi point kedua surat maklumat dari FPI yang diterima redaksi, Senin (16/3).

Ahmad Sobri Lubis pun meminta agar pihak yang berwenang melakukan tracking selama 14 hari sebelum Menhub BKS dinyatakan positif corona.

"Berdasarkan standar penanganan pencegahan penyebaran virus corona adalah dilakukan karantina sebagaimana dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia yang dievakuasi dari RRC, juga karantina yang terjadi terhadap WNI di Pulau Sebaru Kecil," jelasnya.

"Karantina ini juga harus diterapkan terhadap peserta rapat kabinet, termasuk dan tidak terkecuali terhadap presiden sebagai pimpinan rapat kabinet. Karantina di pulau terpencil perlu dilakukan untuk observasi sebagaimana yang dilakukan terhadap WNI lainnya," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya