Berita

Massa aski Forum Pemuda Peduli Pajak demo di KPK/Net

Hukum

Pengemplang Pajak Masih Berkeliaran, KPK Dan Kemenkeu Diminta Tidak Diam

SENIN, 16 MARET 2020 | 17:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta proaktif menelusuri pihak-pihak yang selama ini masih berani mengemplang pajak.

Puluhan orang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (16/3).

Massa yang mengatasnamakan diri Forum Pemuda Peduli Pajak itu menyebut ada salah seorang pengusaha berinial AH diduga mengemplang pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Tamansari, Jakarta Barat.

"Dengan ini kami menyatakan dan menuntut mengutuk keras perbuatan pengemplang pajak yang dapat berakibat kelesuan ekonomi dan kesengsaraan di masyarakat," ujar Koodinator Lapangan Forum Pemuda Peduli Pajak, Syahroni dalam aksinya.

Menurut Syahroni, kerugian negara mencapai ratusan miliar dari pengemplang pajak kelas kakap itu. Namun, pengemplang pajak tersebut masih belum tersentuh hukum.

"Harusnya wajib pajak sudah dipenjara dan diambil seluruh hartanya untuk menutupi kerugian," katanya.

Lebih jauh Syahroni mengatakan, tidak boleh ada pembiaran terhadap pengemplang pajak. Yang bersangkutan harus diproses secara hukum.

Selain itu, pihaknya meminta Kementerian Keuangan tidak diam atas aksi pengemplang pajak yang diduga dibantu konsultan hukum pajak beralamat di Jakarta Barat. Harus ada langkah yang cepat dan tepat agar tidak ada lagi wajib pajak yang membandal.

"Kami juga mendesak Kementerian Keuangan cq. Dirjen Pajak untuk mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah yang tegas untuk memperbaiki kinerja perpajakan," katanya.

Selain di KPK, Syahroni menegaskan bahwa aksi demonstrasi juga berlangsung di kantor Kementerian Keuangan dan kantor KPP Taman Sari, Jakarta Barat.

"Jika tuntutan kami tidak direalisasikan kami akan melakukan aksi yang lebih massif dan besar untuk mengawal kasus ini," tutupnya.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

CM50, Jaringan Global dan Pemimpin Koperasi

Rabu, 12 Februari 2025 | 04:45

Telkom Salurkan Bantuan Sanitasi Air Bersih ke 232 Lokasi di Indonesia

Rabu, 12 Februari 2025 | 04:15

TNI Kawal Mediasi Konflik Antar Pendukung Paslon di Puncak Jaya

Rabu, 12 Februari 2025 | 03:45

Peran para Bandit Revolusioner

Rabu, 12 Februari 2025 | 03:19

Pengecer Gas Melon Butuh Kelonggaran Buat Naik Kelas

Rabu, 12 Februari 2025 | 02:59

DPD Apresiasi Kinerja Nusron Selesaikan Kasus Pagar Laut

Rabu, 12 Februari 2025 | 02:39

Telkom Beri Solusi Kembangkan Bisnis Lewat Produk Berbasis AI

Rabu, 12 Februari 2025 | 02:19

Pengangkatan TNI Aktif sebagai Dirut Bulog Lecehkan Supremasi Sipil

Rabu, 12 Februari 2025 | 01:59

Indonesia Perlu Pikir Ulang Ikut JETP

Rabu, 12 Februari 2025 | 01:48

KPK Diminta Periksa Bekas Ketua MA di Kasus Harun Masiku

Rabu, 12 Februari 2025 | 01:35

Selengkapnya