Pengemplang Pajak Masih Berkeliaran, KPK Dan Kemenkeu Diminta Tidak Diam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta proaktif menelusuri pihak-pihak yang selama ini masih berani mengemplang pajak.

Puluhan orang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (16/3).

Massa yang mengatasnamakan diri Forum Pemuda Peduli Pajak itu menyebut ada salah seorang pengusaha berinial AH diduga mengemplang pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Tamansari, Jakarta Barat.

"Dengan ini kami menyatakan dan menuntut mengutuk keras perbuatan pengemplang pajak yang dapat berakibat kelesuan ekonomi dan kesengsaraan di masyarakat," ujar Koodinator Lapangan Forum Pemuda Peduli Pajak, Syahroni dalam aksinya.

Menurut Syahroni, kerugian negara mencapai ratusan miliar dari pengemplang pajak kelas kakap itu. Namun, pengemplang pajak tersebut masih belum tersentuh hukum.

"Harusnya wajib pajak sudah dipenjara dan diambil seluruh hartanya untuk menutupi kerugian," katanya.

Lebih jauh Syahroni mengatakan, tidak boleh ada pembiaran terhadap pengemplang pajak. Yang bersangkutan harus diproses secara hukum.

Selain itu, pihaknya meminta Kementerian Keuangan tidak diam atas aksi pengemplang pajak yang diduga dibantu konsultan hukum pajak beralamat di Jakarta Barat. Harus ada langkah yang cepat dan tepat agar tidak ada lagi wajib pajak yang membandal.

"Kami juga mendesak Kementerian Keuangan cq. Dirjen Pajak untuk mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah yang tegas untuk memperbaiki kinerja perpajakan," katanya.

Selain di KPK, Syahroni menegaskan bahwa aksi demonstrasi juga berlangsung di kantor Kementerian Keuangan dan kantor KPP Taman Sari, Jakarta Barat.

"Jika tuntutan kami tidak direalisasikan kami akan melakukan aksi yang lebih massif dan besar untuk mengawal kasus ini," tutupnya.