Berita

Massa aski Forum Pemuda Peduli Pajak demo di KPK/Net

Hukum

Pengemplang Pajak Masih Berkeliaran, KPK Dan Kemenkeu Diminta Tidak Diam

SENIN, 16 MARET 2020 | 17:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta proaktif menelusuri pihak-pihak yang selama ini masih berani mengemplang pajak.

Puluhan orang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (16/3).

Massa yang mengatasnamakan diri Forum Pemuda Peduli Pajak itu menyebut ada salah seorang pengusaha berinial AH diduga mengemplang pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Tamansari, Jakarta Barat.

"Dengan ini kami menyatakan dan menuntut mengutuk keras perbuatan pengemplang pajak yang dapat berakibat kelesuan ekonomi dan kesengsaraan di masyarakat," ujar Koodinator Lapangan Forum Pemuda Peduli Pajak, Syahroni dalam aksinya.

Menurut Syahroni, kerugian negara mencapai ratusan miliar dari pengemplang pajak kelas kakap itu. Namun, pengemplang pajak tersebut masih belum tersentuh hukum.

"Harusnya wajib pajak sudah dipenjara dan diambil seluruh hartanya untuk menutupi kerugian," katanya.

Lebih jauh Syahroni mengatakan, tidak boleh ada pembiaran terhadap pengemplang pajak. Yang bersangkutan harus diproses secara hukum.

Selain itu, pihaknya meminta Kementerian Keuangan tidak diam atas aksi pengemplang pajak yang diduga dibantu konsultan hukum pajak beralamat di Jakarta Barat. Harus ada langkah yang cepat dan tepat agar tidak ada lagi wajib pajak yang membandal.

"Kami juga mendesak Kementerian Keuangan cq. Dirjen Pajak untuk mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah yang tegas untuk memperbaiki kinerja perpajakan," katanya.

Selain di KPK, Syahroni menegaskan bahwa aksi demonstrasi juga berlangsung di kantor Kementerian Keuangan dan kantor KPP Taman Sari, Jakarta Barat.

"Jika tuntutan kami tidak direalisasikan kami akan melakukan aksi yang lebih massif dan besar untuk mengawal kasus ini," tutupnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

SPS Aceh Dinobatkan sebagai SPS Provinsi Terbaik 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:53

Hari Ini Nasdem Muara Enim Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:36

Prof Sugianto Janjikan Netralitas ASN pada Pilkada 2024 kalau Ditunjuk jadi Pj Bupati

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:14

Teriakan "Ijeck Gubernur" Menggema di Syukuran Kosgoro 1957 Sumut

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:58

Dihiasi 2 Penalti, Bayern Vs Madrid Berakhir 2-2

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:46

Dai Kondang Ustaz Das'ad Latif Masuk Daftar Kandidat Nasdem untuk Pilwalkot Makassar

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:22

Jelang Pilkada, Pj Gubernur Jabar Minta Seluruh ASN Jaga Netralitas

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:58

Ekonomi Pakistan Semakin Buruk

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:37

Kader PKB Daftar sebagai Bacabup Aceh Besar lewat Demokrat

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:29

Ngaku Punya Program Palembang Bebas Banjir, Firmansyah Hadi Daftar di PDIP

Rabu, 01 Mei 2024 | 02:31

Selengkapnya