Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pemerintah Harus Lebih Proaktif Lawan Corona, Ini Beberapa Langkah Yang Bisa Ditempuh

MINGGU, 15 MARET 2020 | 04:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Banyak yang menilai respons Pemerintah Indonesia terkait penyebaran virus corona ini lamban. Sejumlah antisipasi tidak segera dilakukan meski di negara lain virus corona sudah memberi ancaman serius.

Seiring penyebaran virus corona yang semakin masif, pemerintah mau tidak mau harus lebih cepat mengambil langkah antisipatif dan reaktif. Seperti menyiapkan sarana prasarana tenaga medis dan tempat rujukan.

Termasuk terus mengedukasi masyarakat secara maksimal guna lebih waspada dan siap menghadapi virus corona. Sehingga tak muncul kepanikan di masyarakat.


Satu hal yang tak kalah penting adalah langkah strategis dan terukur usai Lockdown beberapa tempat hiburan, wisata, dan lembaga pendidikan seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Antara lain segera perintahkan dan bentuk tim peneliti, dokter, farmasi, komponem terkait untuk meneliti dan segera menemukan formulasi obat dan perawatan melawan virus corona bagi Indonesia," ucap Azmi Syahputra melalui keterangannya, Sabtu (14/3).

Selanjutnya, Pemerintah harus bijak dalam mengendalikan situasi dan tidak boleh buat panik masyarakat. Karena rentan memicu kericuhan sosial.

"Pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan baku dan bahan makanan. Aparat penegak hukum lebih aktif melakukan pemantauan terhadap para 'mafia sembako' yang coba memanfaatkan situasi dan bermain-main dengan keadaan ini. Termasuk perlu disiapkan tim pengawalan logistik di wilayah yang dianggap rawan," lanjut Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) ini.

Selain hal-hal tersebut, perlu peningkatkan fungsi polisi. Termasuk partisipasi masyarakat yaitu dalam membantu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ini sangat penting dan jadi prioritas karena keamanan dan ketertiban ini berdampak pada perekonomian dan keamanan nasional," demikian Azmi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya