Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pemerintah Harus Lebih Proaktif Lawan Corona, Ini Beberapa Langkah Yang Bisa Ditempuh

MINGGU, 15 MARET 2020 | 04:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Banyak yang menilai respons Pemerintah Indonesia terkait penyebaran virus corona ini lamban. Sejumlah antisipasi tidak segera dilakukan meski di negara lain virus corona sudah memberi ancaman serius.

Seiring penyebaran virus corona yang semakin masif, pemerintah mau tidak mau harus lebih cepat mengambil langkah antisipatif dan reaktif. Seperti menyiapkan sarana prasarana tenaga medis dan tempat rujukan.

Termasuk terus mengedukasi masyarakat secara maksimal guna lebih waspada dan siap menghadapi virus corona. Sehingga tak muncul kepanikan di masyarakat.


Satu hal yang tak kalah penting adalah langkah strategis dan terukur usai Lockdown beberapa tempat hiburan, wisata, dan lembaga pendidikan seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Antara lain segera perintahkan dan bentuk tim peneliti, dokter, farmasi, komponem terkait untuk meneliti dan segera menemukan formulasi obat dan perawatan melawan virus corona bagi Indonesia," ucap Azmi Syahputra melalui keterangannya, Sabtu (14/3).

Selanjutnya, Pemerintah harus bijak dalam mengendalikan situasi dan tidak boleh buat panik masyarakat. Karena rentan memicu kericuhan sosial.

"Pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan baku dan bahan makanan. Aparat penegak hukum lebih aktif melakukan pemantauan terhadap para 'mafia sembako' yang coba memanfaatkan situasi dan bermain-main dengan keadaan ini. Termasuk perlu disiapkan tim pengawalan logistik di wilayah yang dianggap rawan," lanjut Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) ini.

Selain hal-hal tersebut, perlu peningkatkan fungsi polisi. Termasuk partisipasi masyarakat yaitu dalam membantu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ini sangat penting dan jadi prioritas karena keamanan dan ketertiban ini berdampak pada perekonomian dan keamanan nasional," demikian Azmi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya