Berita

Presiden PKS, Sohibul Iman, pertanyakan tranparansi pemerintah soal data penderita corona di Inodonesia/Istimewa

Politik

Dorong Jokowi Lakukan Lockdown Parsial, Presiden PKS: Rakyat Butuh Kejujuran

SABTU, 14 MARET 2020 | 23:48 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, mendorong Pemerintah melakukan kebijakan Lockdown secara parsial.

"Kalau kita amati tren kasus Covid-19 di Indonesia, terlihat terjadi lonjakan deret ukur bahkan eksponensial beberapa hari ini. Saya berharap Presiden Joko Widodo segera melakukan mitigasi dengan cepat dengan menetapkan Lockdown parsial, khususnya untuk daerah-daerah yang sudah terpapar Covid-19," ucap Sohibul Iman, melalui keterangannya, Sabtu (14/3).

Menurut Sohibul, hal ini penting dilakukan untuk memitigasi dan melokalisir penyebaran Covid-19 agar tidak terlalu meluas ke berbagai daerah yang lain yang belum terpapar.


"Harus ada tindakan cepat untuk melokalisir dan memitigasi penyebaran ini. Jabodetabek dan daerah-daeeah destinasi wisata yang eksposure interaksi dengan wisatawan asing terutama dari China harus menjadi prioritas pemerintah," lanjut Sohibul.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga menyoroti transparansi penanganan Covid-19. Presiden Jokowi dikabarkan telah mengakui bahwa beliau tidak merilis semua data tentang Corona agar rakyat tidak panik. Terutama data terkait jejak perjalanan pasien positif Covid-19.

Sohibul tidak sependapat dengan sikap Jokowi tersebut. Menurut Sohibul, kebijakan transparansi dengan membuka data tidak ada kaitannya dengan terjadinya kepanikan.

Justru di era media sosial ini, sikap transparan dari pemerintah akan membuat rakyat lebih waspada dan proaktif untuk ikut serta melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 lebih awal.

"Sebaliknya, sikap kurang transparan pemerintah justru menimbulkan kegalauan di masyarakat, karena mereka juga punya akses informasi yang lain sehingga menyebabkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat," tegasnya.

Apalagi, di saat yang sama meminta masyarakat tidak panik namun di sisi lain para elite justru terlihat mulai melindungi diri dan kantor-kantornya dengan prosedur-prosedur pengamanan yang tidak biasa, menjadikan rakyat makin curiga.

"Justru rakyat akan semakin panik melihat inkonsistensi pemerintah ini. Rakyat butuh kejujuran, keterbukaan, dan keteladanan dari para pemimpinnya. Sehingga rakyat bisa percaya diri menghadapi wabah ini," paparnya.

Sohibul Iman pun mengajak masyarakat di seluruh Indonesia untuk bersikap proporsional. Tetap waspada, jaga diri, tanpa harus bersikap panik yang berlebihan.

"Tetap waspada, jangan panik!" tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya