Berita

Diskusi Populi Center, Jakarta/RMOL

Politik

Presidium Mafindo: Tugas Pemerintah Mencegah Kepanikan Massal Dan Menyampaikan Fakta Penanganan Corona

SABTU, 14 MARET 2020 | 11:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pola penanganan wabah virus corona baru (Covid-19) yang dilalukan pemerintah dikritisi oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Presidium Mafindo Eko Juniarto berpendapat, pola komunikasi dan sosialisasi pemerintah kurang baik. Hal itu dapat dilihat dari awal pengungkapan kasus 01 dan kasus 02 yang menyebutkan inisial dan alamat rumah dari sang pasien.

Selain itu, upaya edukatif pemerintah untuk memperkenalkan cara pencegahan virus corona juga terkesan lamban.


"Tugasnya pemerintah, istilahnya mencegah kepanikan massal. Mungkin perlu diperbaiki lagi cara penyampaiannya," kata Eko Juniarto dalam diskusi Populi Centre di The MAJ, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).

"Bagaimana cara penularannya, bagaimana tingkat bahayanya dia, mortality rate segala macam,"

Kemudian, Eko Juniarto juga meminta agar pemerintah menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya terkait data penanganan virus corona ini. Sebab belakangan, pemerintahbterlihat menganggap enteng penanganan dari pandemik ini, hanya karena pesentase kematiannya hanya sebesar 4 persen dari total populasi manusia di dunia.

"Yang ada sekarang kan ada kesalahpahaman bahwa oh itu ringan kok. Jadi yang meninggal juga paling banyak 4 persen. Itu sebenarnya pandangan kurang benar. Karena justru mortality rate nya itu cuma 4 persen," tutur Eko Juniarto.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya