Berita

Diskusi Komite Pemerhati Bangsa/Net

Nusantara

Omnibus Law Cipta Kerja Untuk Tingkat Investasi, Jadi Tidak Mungkin Sengsarakan Buruh

SABTU, 14 MARET 2020 | 07:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RUU Cipta Kerja dengan merode omnibus law memberikan peluang investasi. Investasi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Demikian disampaikan ekonom Surya Vandiantara dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Pemerhati Bangsa di Jakarta, Jumat (13/3).

Diskusi tersebut mengusung tema "Omnibus Law Cipta Kerja dan Pengentasan Kemiskinan". Selain Surya, hadir juga Ilham dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, dan Olisias Gultom dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Konsumen.


Ilham mengatakan bahwa investasi itu penting untuk mengerek pertumbuhan ekonomi. Tetapi investasi tidak boleh menyengsarakan buruh.

"Buruh sama sekali tidak menolak investasi tetapi harus yang mensejahterakan buruh," tegas Ilham.

Sementara itu, Olisias Gultom mengkritisi terlalu banyaknya regulasi pemerintah yang tumpang tindih di bidang perekonomian dan ketenagakerjaan.

"Proses legislasi di Indonesia ini sangat Lemah keutuhannya. Antara satu dengan yang lain banyak yang tabrakan," sebut dia.

Tumpang tindihnya beragam peraturan menjadi indikator dari inefisiensi birokrasi dan peluang bagi terciptanya mal administrasi serta korupsi. Ombinus law Cipta Kerja hadir untuk menyederhanakan beragam peraturan dan memangkas jalur birokrasi.

Tujuannya, dunia investasi menjadi lebih mudah dan transparan sehingga menarik minat dunia investor.

Terkait kekhawatiran kesejahteraan buruh yang terancam, Surya menyebut bahwa upah murah buruh bukan sebuah daya tarik utama dalam dunia investasi. Sebaliknya, investasi hadir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh di dalamnya.

Jadi, tidaklah mungkin tujuan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi menyengsarakan atau memiskinkan buruh.

"Dalam omnibus law, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh, harus seiring sejalan," demikian Surya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Pelajar Islam Indonesia Kutuk Trump dan Netanyahu

Rabu, 04 Maret 2026 | 10:08

Prabowo Tunjukkan Soliditas Elite Lewat Pertemuan dengan Mantan Presiden

Rabu, 04 Maret 2026 | 10:08

Bupati Pekalongan Dikabarkan Telah Jadi Tersangka Dugaan Benturan Kepentingan PBJ

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:45

Masihkah Indonesia Konsisten dengan Politik Luar Negeri Bebas Aktif?

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:43

KPK Buka Peluang Periksa BPN Depok soal Suap Lahan PT KD

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:38

Irak Ikut Pangkas Produksi, Harga Minyak Makin Naik

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:21

Pertemuan Elite jadi Cara Prabowo Redam Polarisasi Politik

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:15

Bursa Asia Anjlok, Kospi Jatuh Paling Dalam

Rabu, 04 Maret 2026 | 08:51

Harga Emas Dunia Terkoreksi Gara-gara Dolar AS

Rabu, 04 Maret 2026 | 08:41

Menaker Tetapkan Tenggat BHR Ojol 2026: Paling Lambat H-7 Lebaran

Rabu, 04 Maret 2026 | 08:26

Selengkapnya