Berita

Diskusi Komite Pemerhati Bangsa/Net

Nusantara

Omnibus Law Cipta Kerja Untuk Tingkat Investasi, Jadi Tidak Mungkin Sengsarakan Buruh

SABTU, 14 MARET 2020 | 07:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RUU Cipta Kerja dengan merode omnibus law memberikan peluang investasi. Investasi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Demikian disampaikan ekonom Surya Vandiantara dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Pemerhati Bangsa di Jakarta, Jumat (13/3).

Diskusi tersebut mengusung tema "Omnibus Law Cipta Kerja dan Pengentasan Kemiskinan". Selain Surya, hadir juga Ilham dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, dan Olisias Gultom dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Konsumen.


Ilham mengatakan bahwa investasi itu penting untuk mengerek pertumbuhan ekonomi. Tetapi investasi tidak boleh menyengsarakan buruh.

"Buruh sama sekali tidak menolak investasi tetapi harus yang mensejahterakan buruh," tegas Ilham.

Sementara itu, Olisias Gultom mengkritisi terlalu banyaknya regulasi pemerintah yang tumpang tindih di bidang perekonomian dan ketenagakerjaan.

"Proses legislasi di Indonesia ini sangat Lemah keutuhannya. Antara satu dengan yang lain banyak yang tabrakan," sebut dia.

Tumpang tindihnya beragam peraturan menjadi indikator dari inefisiensi birokrasi dan peluang bagi terciptanya mal administrasi serta korupsi. Ombinus law Cipta Kerja hadir untuk menyederhanakan beragam peraturan dan memangkas jalur birokrasi.

Tujuannya, dunia investasi menjadi lebih mudah dan transparan sehingga menarik minat dunia investor.

Terkait kekhawatiran kesejahteraan buruh yang terancam, Surya menyebut bahwa upah murah buruh bukan sebuah daya tarik utama dalam dunia investasi. Sebaliknya, investasi hadir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh di dalamnya.

Jadi, tidaklah mungkin tujuan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi menyengsarakan atau memiskinkan buruh.

"Dalam omnibus law, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh, harus seiring sejalan," demikian Surya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Siswa Sekolah Rakyat akan Dilatih 1.000 Taruna Akmil

Minggu, 05 Juli 2026 | 18:21

Jokowi Pilih Lampung sebagai Awal Safari karena Tanah Tak Bertuan

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:41

OTT Bupati Langkat Temukan 55 Keping Platinum Senilai Rp40 Miliar Lebih

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:16

Hampir 3.000 Orang Tewas, Venezuela Mulai Hentikan Operasi Pencarian Korban Gempa

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:07

Komedian Narji Bikin Khitanan Massal PSI Diserbu Anak-Anak

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:52

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei Absen di Pemakaman Ayahnya

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:26

Sudah Ada Perpres, Pakar: Promosi LGBT di Medsos Bisa Berujung Pengadilan

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:13

PM Singapura Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo Besok

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:08

Pemerintah Perkuat Literasi Siber Antisipasi Ancaman AI dan Hoaks

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:01

Daftar Lengkap 16 Negara yang Lolos ke Babak 16 Besar

Minggu, 05 Juli 2026 | 15:55

Selengkapnya